Analisis Penentuan Sektor Pertanian Prioritas Propinsi Riau di Era Otonomi Daerah

Maskur, Abdullah (2002) Analisis Penentuan Sektor Pertanian Prioritas Propinsi Riau di Era Otonomi Daerah. Masters thesis, Institut Pertanian Bogor.

[img]
Preview
PDF
r21-01-abdullah_maskur-cover.pdf

Download (358kB)
[img]
Preview
PDF
r21-02-abdullah_maskur-abstrak.pdf

Download (246kB)
[img]
Preview
PDF
r21-03-abdullah_maskur-ringkasan_eksekutif.pdf

Download (411kB)
[img]
Preview
PDF
r21-04-abdullah_maskur-daftar_isi.pdf

Download (355kB)
[img]
Preview
PDF
r21-05-abdullah_maskur-pendahuluan.pdf

Download (406kB)
[img] PDF
img-210135141.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img] PDF
img-210135450.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

Abdullah Maskur. 2002. Analisis Penentuan Sektor Pertanian Prioritas Propinsi Riau di Era Otonomi Daerah. Dibawah bimbingan Bunasor Sanim dan Wahyudi. Pembangunan pertanian di Propinsi Riau memiliki arti penting tidak hanya disebabkan karena kawasan ini merupakan kawasan potensial untuk pengembangan berbagai komodiii pertanian, akan tetapi jug& karena sector pertanian masih merupakan mata pencaharian utama sebahagian besar masyarakat Riau khususnya di pedesaan yaitu mencapai 48,08 persen dari total penduduk Riau. Berdasarkan garnbaran tersebut maka selayaknyalah jika sektor pertanian mendapatkan perhatian serius dari seluruh masyarakat dan pemerintah di Propinsi Riau terlebih lagi jika dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang secara bertahap telah dimulai sejak tahun 2000 yang lalu. Otonomi daerah sebagai wujud implementasi peralihan dari sistem pemerintahan sentralistik ke pemerintahan yang desentralistik, disamping merupakan suatu peluang besar bagi pemerintah dan masyarakat Riau akan tetapi juga merupakan tantangan besar khususnya bagi sektor pertanian di Propinsi Riau. Kemampuan Selu~hm asyarakat dan pemerintah daerah dalam memanajemen segenap potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang dimiliki merupakan syarat penting yang haws menjadi fokus perhatian semua pihak khususnya dalam perencanaan pembangunan Riau ke depan, sehingga segenap kemampuan sumberdaya dan sumberdana dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk mencapai pernerataan kesejahteraan masyarakat. Mengacu kepada kondisi tersebut, maka diperlukan penentuan sektor pertanian prioritas di Propinsi Riau yang diharapkan akan dapat mendorong sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi Riau dan memberikan multiplier effect kepada sektor-sektor pembangunan yang lain. Dilatar belakangi kondisi tersebut, rumusan permasaiahan dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana aparat perencanaan di Propinsi Riau menyusun perencanaan pembangunan pertanian di era otonomi daerah. (2) Bagaimana strategi pembangunan pertanian Propinsi Riau di era otonomi daerah. (3) Subsektor apa yang menjadi prioritas pembangunan sektor pertanian Propinsi Riau di era otonomi daerah. (4) Faktor-faktor apa yang masih menjadi pernasalahan pembangunan pertanian Propinsi Riau di era otonomi daerah. (5) Alternatif solusi apa yang dapat diberikan untuk mengatasi pernasalahan pembangunan pertanian Propinsi Riau di era otonomi daerah. (6) Berapa besar kontribusi sektor pertanian dalam pembangunan Propinsi Riau di era otonomi daerah. Tujuan dari peneliiian ini adalah (1) Mengetahui sektor pertanian prioritas dari perencanaan pembangunan pertanian Propinsi Riau di era otonomi daerah. (2) ldentifikasi permasalahan pembangunan sektor pertanian Prioritas Propinsi Riau di era otonomi daerah. (3) Merumuskan alternatii strategi pembangunan sector pertanian prioritas di era otonomi daerah. Dari hasil kajian peneliian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan (sumbangan pemikiran) bagi pemerintah daerah khususnya daiam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan pertanian Propinsi Riau di era otonomi daerah dan sekaligus sebagai referensi dalam bentuk data dasar (data base) bagi penelitian lebih lanjut pada bidang strategi perencanaan pembangunan pertanian di era otonomi daerah. Kajian penelitian ini dibatasi hingga pada tahap perencanaan pembangunan pertanian di Propinsi Riau khususnya di era otonorni daerah. Penelitian diawali dengan penentuan sektor pertanian prioritas Propinsi Riau dengan indikator tingkat pendapatan regional dari masing-masing subsektor, kemudian diidentifikasi permasalahan pembangunan yang dihadapi dan pada akhimya dirumuskan alternative strategi pembangunan pertanian prioritas yang dapat diierapkan di era otonomi daerah. Sektor pertanian yang dimaksud didalam peneliiian ini adalah pertanian dalam arti luas yang meliputi subsektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, subsektor perikanan, subsektor peternakan, subsektor perkebunan dan subsector kehutanan. Penelitian ini diiaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif yang rnerupakan jenis peneliian studi kasus. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder yang berasal dari dinasiinstansi di propinsi yang terkait langsung dengan proses perencanaan pembangunan sektor pertanian di Propinsi Riau, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi. Untuk menentukan sektor pertanian prioritas di Propinsi Riau digunakan metoda kuantitatif dengan menggunakan analisis Shift? Share dan analisis Location Quotienfs (LQ), sedangkan untuk merumuskan alternati strategi pembangunan pertanian prioritas yang telah diketahui digunakan anaiisis SWOT. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan analisis shift share yang kemudian diperiuas dengan menggunakan analisis location quotients (LQ) diketahui bahwa sektor pertanian prioritas pertarna Propinsi Riau di era otonomi daerah adalah subsektor perikanan., yang dibagi kedalam dua keiompok besar yaitu subsektor perikanan darat terdiri dari kegiatan budidaya dan penangkapan di perairan umum serta subsektor perikanan laut terdiri dari budidaya laut dan kegiatan penangkapan di laut. Pemilihan subsektor perikanan sebagai sektor pertanian prioritas Pertama di Prooinsi Riau ini didasarkan Dada hasil analisis Shift Share vana menunjukkan nilai regional Share (S) positif, Proportional Shift (Sp) positif dan Differential Shift (Sd) positif. Nilai positif tersebut menunjukkan bahwa subsektor perikanan mernpunyai pertumbuhan regional yang lebih-cepat jika dibandingkan dengan pertumbuhan sektor pertanian secara nasional, sektor pertanian Riau juga terspesialisasi pada subsektor perikanan yang secara nasional tumbuh lebih cepat dan secara keseluruhan subsektor perikanan rnemiliki daya saing kuat dibanding dengan subsektor yang sama pada tingkat nasionai. Hasii perhitungan dengan menggunakan analisis Location Quatient (LQ) untuk menentukan subsektor basis dan non basis rnenunjukkan bahwa subsektor perikanan merupakan subsektor basis karena memiliki nila rata-rata LQ = 2.00 dan semestinya dijadikan sebagai prioritas pembangunan sektor pertanian Propinsi Riau. Beberapa permasalahan pokok pembangunan subsektor perikanan darat Propinsi Riau di era otonomi daerah adalah (1) Struktur usaha perikanan masih didominasi oleh perikanan rakyat dengan produktivitas dan kualiias hasil (produk) perikanan rendah. (2) Kelernbagaan perikanan rakyat rnasih kurang berkembang terutama daiam kegiatan-kegiatan usaha yang diharapkan akan dapat mendukung struktur permodalan petani ikan. (3) Kegiatan kemitraan usaha perikanan yang melibatkan usaha berskala menengah dan besar dengan kelompok petani ikan rakyat masih kurang berkembang. (4) Masih rendahnya rninat investor dalam menanamkan modalnya terutama pada industri perikanan yang mernbutuhkan permodalan yang cukup besar dan penguasaan teknologi tinggi. (5) Dalam penyediaan sarana produksi (penyediaan pakan) masih menghadapi kendala terutama karena keterbatasan modal dan keterampilan petani ikan rakyat. Permasalahan pembangunan subsektor perikanan laut di Propinsi Riau adalah (1) Tingkat pengetahuan dan keterampilan wanita nelayan dan taruna nelayan masih cukup rendah. (2) Pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan masih kurang merata.. (3) Sistem kelembagaan petani nelayan rakyat masih lemah sehingga posisi tawar rendah dan cendrung hanya menjadi permainan para taoke. (4) Masih tingginya tingkat pencurian hasil laut terutarna di kawasan Laut Cina Selatan dan di Sekitar Selat Malaka. (5) Kerusakan lingkungan perairan baik yang disebabkan oleh rnanusia maupun faktor alam (bencana alam). Disamping berbagai permasalahan tersebut, terdapat permasalahan lain yang dirasakan sangat mengganggu yaitu masih tingginya ego sektoral dan ego kabupaten dari institusi terkal. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya kesalahan persepsi dari makna kewenangan seperti yang dimaksud dalam UU No. 25 tahun 1999. Hal ini menyebabkan beberapa program yang telah disepakati bersama kurang mendapat perhatian serius dari beberapa Kabupatenlkota dan masih menganggap kegiatanlprogram tersebut sebagai kegiatan/program milik propinsi. Dengan menggunakan Matrik SWOT dapat dirumuskan alternatif strategi pembangunan perikanan darat, yaitu (1) Peningkatan produktivitas perikanan rakyat melalui upaya pemberdayaan masyarakat. (2) Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana perikanan. (3) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia perikanan darat. (4) Memfasiiitasi pengembangan unit-unit usaha pengolahan pakan rakyat (5) Pemberian bantuan teknis dan permodalan kepada kelornpok tani perikanan. Sedangkan alternatif strategi pernbangunan perikanan laut adalah (1) Strategi pengembangan agribisnis perikanan rakyat terpadu. (2) Penyediaan dan pengernbangan sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan laut. (3) Peningkatan kualitas surnberdaya manusia Derikanan laut. (4) Menstimulasi usaha budidaya perikanan laut. (5) Peningkatan pengelolaan dan perlindungan surnberdaya perikanan laut dan (6) Penumbuhan dan pembinaan kelembagaan perikanan rakyat. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan kajian dan analisis yang telah dilakukan adaiah bahwa subsektor perikanan merupakan sektor pertanian prioritas pertama dan harus mendapat dukungan sumberdaya dan sumberdana yang lebih optimal. Secara umurn permasalahan pembangunan subsektor perikanan baik perikanan darat maupun perikanan laut di era otonomi daerah adalah rendahnya kualitas sumberdaya rnanusia baik peiaku maupun pembina perikanan rakyat, rendahnya kernampuan petani nelayan untuk akses ke sumber modal, system kelembagaan petani nelayan yang kurang berjalan dengan baik, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung usaha perikanan serta ego sektoral dan ego kabupaten yang masih kental sehingga koordinasi pembangunan perikanan belurn dapat berjalan seperti yang diharapkan, tiisamping itu kasus-kasus pencurian hasil iaut dan ancaman pencemaranlkerusakan lingkungan rnenjadi hal yang perlu terus diwaspadai khususnya oleh subsektor perikanan laut di Propinsi Riau. Berdasarkan isu strategis yang telah diidentifikasi, maka pilihan kebijakan pokok pembangunan subsektor perikanan darat adalah straiegi peningkatan kuaiias dan produktivitas perikanan rakyat melalui upaya pemberdayaan rnasyarakat, sedangkan pilihan kebijakan pokok subsektor perikanan laut adaiah strategi menstimulasi usaha budidaya perikanan laut. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat diajukan beberapa saran yaitu (1) Aparat perencanaan di Propinsi Riau di dalam merumuskan kebijakan pembangunan pertanian sebaiknya mulai mengacu kepada pengembangan subsektor prioritas yaitu subsektor basis yang memiliki kinerja perekonomian yang baik, sehingga setiap program pembangunan yang diluncurkan terfokus pada kegiatan strategis yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. (2) Pemerintahan daerah Kabupaten/kota sebaiknya konsisten dengan komitmen Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Perikanan di Propinsi Riau sebagai salah satu kebijakan pembangunan perikanan daerah, sehingga implementasi rencana tindak (action plan) program dapat mencapai tujuan dan sasaran seperti yang diharapkan. (3) Peran aktif dari lembaga pemerintahan desa/kelurahan untuk dapat melibatkan LKMD, LMD, pemuka adat dan masvarakat dalam proses penyusunan kegiatan pernbangunan diingkat paling bawah (Musbangdes) seharusnya dapat lebih ditingkatkan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah upaya-upaya rekayasa program/kegiatan pembangunan. (4) Agar penentuan sektor pertanian prioritas lebih akurat maka disamping analisis Shift Share dan analisis Location Quotient (LQ), sebaiknya juga digunakan analisis lnput Output (1-0) sehingga dapat dilihat keterkaitan (Linkage) antar subsektor dalam upaya memahami kompleksitas perekonomian serta kondisi yang dipedukan untuk mempertahankan keseimbangan antara penawaran dan permintaan. (5) lndikator yang digunakan dalam penentuan sektor pertanian prioritas sebaiknya tidak hanya dari aspek pendapatan regional tapi juga aspek kesempatan keja (Employment) sehingga sejalan dengan konsep pemberdayaan ekonomi rakyat yang menjadi Komitmen pemerintah daerah. Kata Kunci : Sektor Pertanian Prioritas. Propinsi Riau. Perencanaan Pembangunan Pertanian. Otonomi Daerah. Data Primer dan Data Sekunder. Metode Deskriptif. Analisis Shift Share,Analisis Location Quotient (LQ). Analisis SWOT.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Sektor Pertanian Prioritas. Propinsi Riau. Perencanaan Pembangunan Pertanian. Otonomi Daerah. Data Primer dan Data Sekunder. Metode Deskriptif. Analisis Shift Share,Analisis Location Quotient (LQ). Analisis SWOT.
Subjects: Manajemen Strategi
Divisions: Sekolah Bisnis > Perpustakaan
Depositing User: Staff-7 Perpustakaan
Date Deposited: 12 Jan 2012 09:20
Last Modified: 25 Aug 2016 08:56
URI: http://repository.sb.ipb.ac.id/id/eprint/1157

Actions (login required)

View Item View Item