Kajian Pemberdayaan Pegawai Dalam Upaya Optimalisasi Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta

RIANTO , ANTON, BAMBANG (2001) Kajian Pemberdayaan Pegawai Dalam Upaya Optimalisasi Kinerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta. Masters thesis, IPB.

[img]
Preview
PDF
2EK-01-Anton_Bambang_Rianto-cover.pdf - Published Version

Download (1MB)
[img]
Preview
PDF
2EK-02-Anton_Bambang_Rianto-RE.pdf - Published Version

Download (1MB)
[img]
Preview
PDF
2EK-03-Anton_Bambang_Rianto-DaIsi.pdf - Published Version

Download (1MB)
[img]
Preview
PDF
2EK-04-Anton_Bambang_Rianto-Bab1.pdf - Published Version

Download (1MB)
[img] PDF
2EK-05-Anton_Bambang_Rianto-Bab2DST.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (23MB)
Official URL: http://elibrary.mb.ipb.ac.id/

Abstract

Pemberlakuan kebijakan Otonomi Daerah melalui UU No. 22 dan 25 Tahun 1999 ' diharapkan akan mempercepat laju pembangunan masyarakat di daerah. Selain itu, pemberlakuan kebijakan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kemampuan bagi pemerintah daerah untuk dapat mencapai kinerjanya secara optimal. Untuk dapat melakukan hal tersebut, salah satu prasyarat utama yang harus dipenuhi dan dibutuhkan adalah melalui pemberdayaan pegawai (aparatur) pemerintah daerah. Melalui pemberdayaan pegawai diharapkan akan memberikan suatu dorongan bagi pegawai untuk bekerja lebih giat, sehingga mampu mencapai kinerja yang optimal. Menurut Whitemore (1997), pengertian pemberdayaan mengandung pokok pengertian berupa pemberian otoritas atau kewenangan kepada karyawan (pegawai) untuk membuat keputusan-keputusan yang semula hanya dapat dilakukan oleh para manajer (pimpinan). Selain itu, pemberdayaan juga dipengaruhi oleh adanya desentralisasi kewenangan yang memiliki pengertian sangat luas. Dalam hal ini, desentralisasi masih harus memerlukan pemilihan secara cermat akan kewenangan apa yang dapat dipisahkan dengan kewenangan yang masih harus tetap diemban oleh lapisan atas birokrasi. Bagi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, pesatnya perkembangan dan dinamika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Propinsi DKI Jakarta akhir-akhir ini, bersamaan dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap optimalitas kinerja pegawai Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Kondisi ini perlu diantisipasi dengan lebih mengutamakan pada optimalitas kinerja pegawai, yang berlandaskan pada perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Dalam upaya tersebut, pemberdayaan pegawai Pemerintah Propinsi DKI Jakarta merupakan salah satu prioritas utama yang dapat dilakukan. Berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas, Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Propinsi DKI Jakarta sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Propinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab terhadap pendapatan daerah, perlu melakukan pemberdayaan pegawainya. Pemberdayaan pegawai Dipenda Propinsi DKI Jakarta diharapkan dapat menciptakan pegawai yang handal, terampil, kreatif, produktif, semangat kerja tinggi, dan profesional. Dengan demikian, optimalisasi kinerja pegawai organisasi ini diharapkan dapat tercapai. Oleh sebab itu, maka kajian ini lebih difokuskan kepada berbagai aspek yang berkaitan dengan pemberdayaan pegawai dalam upaya optimalitas kinerja Dipenda Propinsi DKI Jakarta. Dalam melakukan kajian tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimana apaya pemberdayaan yang telah dilakukan oleh Dipenda Propinsi DKI Jakarta sebagai upaya dalam optimalisasi kinerjanya ? 2. Faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan pemberdayaan pegawai Dipenda Propinsi DKI Jakarta dalam upaya mengoptimalkan kinerjanya ? 3. Kebijakan pemberdayaan pegawai yang bagaimana yang dapat dilakukan dalam upaya optimalisasi kinerja Dipenda Propinsi DKI Jakarta ? Dari rumusan permasalahan di atas, kajian ini berupaya untuk mencapai beberapa tujuan, yaitu : 1. Melakukan analisis terhadap kondisi atau keberadaan pemberdayaan pegawai di Dipenda Propinsi DKI Jakarta. 2. Menentukan faktor-faktor yang memiliki hubungan/korelasi terhadap upaya-upaya pemberdayaan pegawai Dipenda Propinsi DKI Jakarta, sehingga kinerja dapat menjadi optimal. 3. Merumuskan kebijakan pemberdayaan yang sesuai sehingga dapat mewujudkan optimalisasi kinerja Dipenda Propinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilaksanakan di Dipenda Propinsi DKI Jakarta sebagai salah satu unit kerja di Pemerintah Propinsi DKI Jakarta. Ruang lingkup pembatasan dibatasi pada aspek-aspek yang berkaitan dengan pemberdayaan pegawai (sumberdaya manusia) dalam upaya pencapaian optimalitas kinerjanya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus (case-study), yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang luas tentang berbagai aspek pemberdayaan pegawai di lingkungan Dipenda Propinsi DKI Jakarta. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh langsung dari responden (para pegawai Dipenda Propinsi DKI Jakarta), melalui wawancara dan diskusi dengan menggunakan kuesioner. Sedangkan Data Sekunder diperoleh dari berbagai laporan dan tulisan maupun sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan pemberdayaan pegawai sebagai salah satu upaya dalam mengoptimalkan kinerja Dipenda Propinsi DKI Jakarta. Berkaitan dengan responden atau sampel (contoh) penelitian, jumlahnya dapat ditentukan dengan menggunakan teknik pengambilan contoh secara acak berstrata (stratified random sampling), yakni para pegawai level Staf (Bawahan) yang terdiri dari 70 orang responden Staf di Balai Dinas, 92 orang responden Staf di Suku Dinas Pendapatan Daerah, dan 67 orang responden di Unit Pelayanan. Secara garis besar, variabel-variabel yang digunakan untuk mengetahui kondisi pemberdayaan di Dipenda Propinsi DKI Jakarta dan variabel-variabel mana saja yang saling berkorelasi, terdiri dari Variabel Kemampuan Sumberdaya Manusia, Variabel Budaya Organisasi, dan Variabel Desentralisasi Otoritas. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Teknik Analisis Uji Tanda dan Analisis Rank Spearman. Hasil analisis Korelasi Rank Spearman selanjutnya diimplementasikan ke dalam konsepsi fishbone-Diagram (Diagram Tulang Ikan) atau sering disebut sebagai Diagram Sebab-Akibat (Caused-and-Effect Diagram), dimana variabel pemberdayaan yang saling berkorelasi disebut sebagai faktor-faktor penyebab (cause), dan akibatnya (effect) adalah terjadinya pemberdayaan pegawai di Dipenda Propinsi DKI Jakarta yang pada akhirnya akan mewujudkan pencapaian kinerja organisasi ini secara optimal. Dan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kondisi pemberdayaan pegawai di Balai Dinas secara keseluruhan relatif telah tejadi pemberdayaan pegawai. Hal ini dapat dilihat dari dominasi variabel pemberdayaan yang berada dalam kondisi yang baik (kondusif) atau telah terjadi pemberdayaan, yakni Kemampuan Sumberdaya Manusia (Pegawai) dan Desentralisasi Otoritas. Sedangkan kondisi Budaya Organisasi berada dalam kondisi yang masih rendah atau belum terjadi pemberdayaan. Oleh karena itu, kebijakan pemberdayaan pada unit keja ini lebih diprioritaskan kepada pembenahan Budaya Organisasi yang dapat membentuk nilai-nilai yang menjiwai upaya-upaya pemberdayaan pegawai Dipenda Propinsi DKI Jakarta guna mengoptimalkan kinerjanya. Kondisi pemberdayaan pegawai tersebut berbeda dengan kondisi pemberdayaan pegawai pada Suku Dinas Pendapatan Daerah dan Unit Pelayanan, dimana pemberdayaan pegawainya berada dalam kondisi yang masih rendah atau belum terjadi pemberdayaan pegawai, baik dari sisi Kemampuan Sumberdaya Manusia. Budaya Organisasi, dan Desentralisasi Otoritas pegawai. Dengan demikian, kebijakan pemberdayaan pegawai pada kedua unit kerja ini mencakup seluruh aspek-aspek pemberdayaan pegawai yang dilibatkan dalam penelitian ini. Dari hasil analisis korelasi (hubungan) pada Balai Dinas menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang nyata (signifikan) antara Kemampuan Sumberdaya Manusia dan Desentralisasi Otoritas, sedangkan Budaya Organisasi tidak memiliki keterkaitan yang nyata dengan keduanya. Di lain pihak, dari hasil analisis korelasi pada Suku Dinas Pendapatan Daerah dan Unit Pelayanan menunjukkan terdapatnya hubungan yang nyata antara Kemampuan Sumberdaya Manusia dengan Budaya Organisasi dan Desentralisasi Otoritas, serta antara Budaya Organisasi dengan Desentralisasi Otoritas. Kenyataan ini mempakan konsekuensi logis dari kondisi ketiganya yang sama-sama berada dalam kondisi yang masih rendah atau belum terjadi pemberdayaan pegawai pada kedua unit kerja tersebut.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Pemberdayaan Pegawai, Optimalisasi Kinerja, Dinas Pendapatan Daerah, Propinsi DKI Jakarta
Subjects: Manajemen Sumber Daya Manusia
Divisions: Sekolah Bisnis > Perpustakaan
Depositing User: Staff-6 Perpustakaan
Date Deposited: 24 Mar 2014 08:09
Last Modified: 24 Mar 2014 08:09
URI: http://repository.sb.ipb.ac.id/id/eprint/1171

Actions (login required)

View Item View Item