Institusionalisasi Pemberdayaan Sektor Informal di Daerah Khusus lbukota Jakarta

EFRIDA, Hj (2001) Institusionalisasi Pemberdayaan Sektor Informal di Daerah Khusus lbukota Jakarta. Masters thesis, IPB.

[img]
Preview
PDF
2EK-01-Hj_Efrida-cover.pdf - Published Version

Download (344kB)
[img]
Preview
PDF
2EK-02-Hj_Efrida-RE.pdf - Published Version

Download (345kB)
[img]
Preview
PDF
2EK-03-Hj_Efrida-DaIsi.pdf - Published Version

Download (361kB)
[img]
Preview
PDF
2EK-04-Hj_Efrida-Bab1.pdf - Published Version

Download (385kB)
Official URL: http://elibrary.mb.ipb.ac.id/

Abstract

Sebagai pusat perekonomian DKI Jakarta diduga akan terus menjadi daya tarik bagi penduduk lain di sekltar maupun dari luar Jakarta untuk ikut mengadu nasib meningkatkan taraf hidupnya. Banyaknya korban pemutusan hubungan kerja akibat terpuruknya perekonomian Indonesia umumnya dan DKI khususnya, mengakibatkan perluasan kesempatan kerja di perkotaan dalam sektor formal kurang mampu menyerap seluruh angkatan kerja. Kelebihan angkatan kerja yang tidak tertampung dan tidak mempunyai ketrampilan khusus, sedangkan mereka harus mempertahankan hidup, sehingga mereka masuk ke sektor informal. Masalah-masalah sektor informal dapat diidentifikasikan sebagai berikut: kebijakan pembinaan yang bertentangan satu dengan yang lain, belum adanya tujuan dan sasaran yang jelas dalam pembinaan sektor informal, belum adanya target dalam pembinaan sektor informal, banyaknya pungutan liar terhadap sektor informal, belum terpadunya upaya pembinaan antar instansional baik di jajaran maupun di luar Pemda DKI Jakarta, banyaknya instansi yang menangani sektor informal, pola pembinaan yang kurang jelas karena masing-masing instansi melakukan pembinaan dengan persepsi yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Menganalisis peta, pola dan program pemberdayaan sektor informal di DKI Jakarta, (2) Menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pemberdayaan sektor informal, (3) Merumuskan altematif kebuakan dan solusi untuk memberdayakan sektor informal. Jumlah pengambilan sampel 110 orang dan yang menjadi responden adalah pegawai BKPSI, bagian Perekonomian Walikotamadya, Kantor Kecamatan dan sektor informal di Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat. Teknik dan analisa yang digunakan: (1) Untuk menganalisis tujuan ke satu adalah dengan analisis deskriptif, (2) Untuk menganalisis ke dua adalah dengan Analisis Rentang Skala, Kai Kuadrat, Regresi Linier Sederhana dan Koefisien Kontingensi, (3) Alternatif kebijakan dan solusi untuk memberdayakan sektor informal dilakukan dengan penggabungan hasil analisis tujuan ke satu dan tujuan ke dua. Dan pembahasan penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut : Peta, pola dan program berdayaan sektor informal di DKI Jakarta tidak mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas. Pembinaan, pengaturan, pengeiolaan dan penempatan lokasi usaha sektor Informal tidak jelas dan tumpang tindih. Ada kebijakan yang bertentangan yang menyatakan pembinaan dilakukan oleh BKPSl bersama dengan instansi terkait sementara kebijakan lain menyatakan pembinaan dilaksanakan oleh instansi terkait dibawah koordinasi BKPSI. Program pembinaan yang dibuat oleh BKPSl dan pembina lainnya untuk membina sektor informal gagal/tidak berhasil mencapai tujuan sesuai diatur dalam Keputusan Gubernur KDKl Jakarta No. 561 tahun 1981 tentang Program Pembinaan Usaha dan Pedagang Kaki Lima da!am Wilayah DKI Jakarta. Hasil analisis faktor-faktor kendala dalam pemberdayaan sektor informal adalah: penyebarluasan informasi kurang baik, peningkatan kemampuan sektor informal masih rendah, melakukan konsultasi masih rendah, melakukan koordinasi kurang baik, wewenang pembina dan wewenang sektor informal masih rendah serta lokasi tempat usaha yang disediakan Pemerintah DKI Jakarta belum dapat menampung sektor informal. Pemberdayaan yang dilakukan Pemerintah DKI Jakarta belum dilembagakan dengan baik. Penyuluhan yang diberikan pembina tidak berhasil untuk meningkatkan pengetahuan sektor informal. Peningkatan modal sektor informal dikarenakan nilai/harga barang dagangan yang meningkat, bukan karena jumlah barang dagangan yang meningkat. Pungutan yang dikenakan terhadap sektor informal melebihi ketentuan Peraturan Daerah DKI Jakarta No.3 tahun 1999. Pembinaan yang dilakukan oleh pembina tidak dapat meningkatkan penghasilan sektor informal, melainkan menurunkan penghasilan sektor informal. Solusi untuk memberdayakan sektor informal adalah: Pemerintah DKI Jakarta perlu membuat pedoman pemberdayaan sektor informal dan, mensosialisasikan pedoman pemberdayaan tersebut. Meningkatkan kemampuan sektor informal melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan-penyuluhan. Menanggapi saran-saran terutama keluhan-keluhan sektor informal. Meningkatkan pembinaan terhadap koperasi yang telah ada dan membentuk koperasi-koperasi baru di lokasi resmi maupun tidak resmi serta mendukung paguyuban-paguyuban yang telah dibentuk sektor informal. Meningkatkan kerjasama antara sesama pembina, dengan instansi terkait dan denaan sektor informal. Meningkatkan kewenangan pembina dalam melakukan pembinaan sektor informal dan kewenangan sektor informal dalam melakukan kegiatannya. Menata lokasi tempat usaha sektor informal. Adapun saran-saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian adalah: (1) meningkatkan kinerja institusionalisasi pemberdayaan sektor informal DKI Jakarta sesuai dengan solusi tersebut di atas, (2) melakukan skala prioritas dan jangka waktu dalam mengimplementasikan peningkatan kinerja pada point 1 tersebut di atas

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Institusionalisasi, Pemberdayaan, Sektor Informal, Lokasi tempat usaha, lnformasi, Konsultasi, Kerjasama
Subjects: Manajemen Strategi
Manajemen Sumber Daya Manusia
Divisions: Sekolah Bisnis > Perpustakaan
Depositing User: Staff-6 Perpustakaan
Date Deposited: 12 Jan 2012 09:08
Last Modified: 12 Jan 2012 09:08
URI: http://repository.sb.ipb.ac.id/id/eprint/1194

Actions (login required)

View Item View Item