Formulasi Strategi Pengoperasian Kapal Patroli dalam rangka Pengawasan Wilayah Perairan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Indonesia

Sukisno, Aloysius (2002) Formulasi Strategi Pengoperasian Kapal Patroli dalam rangka Pengawasan Wilayah Perairan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Indonesia. Masters thesis, Institut Pertanian Bogor.

[img]
Preview
PDF
3EK-01-Aloysius_Sukisno-cover.pdf

Download (952kB)
[img]
Preview
PDF
3EK-02-Aloysius_Sukisno-RE.pdf

Download (733kB)
[img]
Preview
PDF
3EK-03-Aloysius_Sukisno-DaIsi.pdf

Download (703kB)
[img]
Preview
PDF
3EK-04-Aloysius_Sukisno-Bab1.pdf

Download (1MB)

Abstract

Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan (Archipelagic State) yang terbesar di dunia, dengan 62 persen wilayahnya adalah perairan, yang mengelilingi 17.508 pulau dan memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km. Salah satu potensi yang terkandung di kawasan laut seluas 5,8 juta km persegi adalah sumberdaya perikanan tangkap yang diperkirakan sebesar 6,2 juta ton per tahun. Potensi tersebut baru dimanfaatkan sekitar 70 persen. Kepemilikan sumberdaya perikanan tangkap bersifat umum (common property) serta akses terhadapnya bersifat terbuka (open access), sehingga peluang untuk dimanfaatkan bagi yang tidak berhak sangat mudah apabila pengawasannya kurang terlaksana dengan baik. Menurut data yang ada, telah terjadi pencurian ikan dengan nilai sekitar USD 2 milyar per tahun (Dirjen Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, 2001). TNI Angkatan Laut dalam melaksanakan tugasnya selaku penegak kedaulatan negara dan hukum di laut, dalam rangka mempertahankan keutuhan seluruh wilayah perairan dalam yurisdiksi nasional serta melindungi kepentingan nasional di dan atau lewat laut bersama-sama dengan segenap komponen kekuatan pertahanan nasional lainnya, memiliki sarana yang terbatas guna mengatasi pencurian ikan tersebut. Dengan kawasan laut seluas 5,8 juta km persegi, apabila harus dijaga oleh kapal patroli secara terus-menerus, dibutuhkan kapal sebanyak 1086 buah kapal. Analisis SWOT menghasilkan matriks Faktor Strategi Internal dan matriks Faktor Strategi Eksternal. Dari kedua matriks ini dapat ditentukan matriks SWOT, yang menggambarkan bagaimana peluang dan ancaman dihadapkan pada kekuatan dan kelemahan yang ada. Dengan analisis SWOT, ditetapkan Strategi Utama, yaitu membentuk pusat MCS di Departemen Kelautan dan Perikanan yang dapat berkoordinasi dengan seluruh instansi yang terkait serta empat alternatif Strategi Pilihan, yaitu Strategi strengths-opportunities ( Strategi SO ), Strategi strengths-threats (Strategi ST), Strategi Weaknesses-Opportunities (Strategi WO) dan Strategi Weaknesses-Threats (Strategi WT). Dengan memperhatikan situasi di Indonesia untuk tiga tahun ke depan maka disarankan dalam rangka pengawasan wilayah perairan pengelolaan penangkapan ikan di Indonesia, digunakan Strategi Utama, yaitu pembentukan pusat MCS di Departemen Kelautan dan Perikanan, yang kemungkinan dapat mencontoh pelaksanaan MCS di negara Malaysia, serta Strategi Pilihan, yaitu Strategi Weaknesses-Threats (Strategi WT), yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman yang ada. Strategi WT adalah 1) melaksanakan operasi pengawasan wilayah sumberdaya kelautan dan perikanan dengan sangat selektif dan hanya menggunakan kapal-kapal yang hemat biaya operasionalnya saja; 2) meningkatkan pengawasan wilayah sumberdaya kelautan dan perikanan secara maksimal oleh Pangkalan TNI AL yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang secara pro aktif melibatkan masyarakat nelayan. Di samping melaksanakan Strategi Utama dan Strategi Pilihan, pemerintah hendaknya melaksanakan dengan konsekuen komitmen-komitmennya, menegakkan hukum dengan tegas dan keras, merevisi dengan segera Surat Keputusan Bersama (SKB) Menhankampangab, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, Menteri Perhubungan dan Jaksa Agung tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), yang saat ini sudah tidak sesuai lagi, bahkan menimbulkan keraguraguan dalam bertindak, antara lain karena adanya pemisahan Polri dari ABRI/TNI. menetapkan dengan Undang-Undang, menunjuk TNI AL sebagai pelaksana penegak kedaulatan negara dan hukum di laut dengan didukung oleh instansi-instansi lainnya yang terkait dan tindakan-tindakan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pengawasan wilayah perairan pengelolaan penangkapan ikan serta meningkatkan devisa dari sektor kelautan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan keamanan bagi rakyat Indonesia.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Penangkapan Ikan, TNI AL dan Departemen Kelautan dan Perikanan. Manajemen Strategi, Formulasi Strategi, Analisis SWOT, Studi Kasus.
Subjects: Manajemen Strategi
Divisions: Sekolah Bisnis > Perpustakaan
Depositing User: Staff-1 Perpustakaan
Date Deposited: 26 Jan 2012 06:40
Last Modified: 26 Jan 2012 06:40
URI: http://repository.sb.ipb.ac.id/id/eprint/1371

Actions (login required)

View Item View Item