Strategi implementasi sistem verifikasi legalitas kayu (svlk) pada industri furniture di indonesia

Indrawan, - (2012) Strategi implementasi sistem verifikasi legalitas kayu (svlk) pada industri furniture di indonesia. Masters thesis, Institut Pertanian Bogor.

[img]
Preview
Text
E32-01-Indrawan-Cover.pdf - Published Version

Download (351kB)
[img]
Preview
Text
E32-02-Indrawan-Abstrak.pdf - Published Version

Download (337kB)
[img]
Preview
Text
E32-03-Indrawan-RingkasanEksekutif.pdf - Published Version

Download (345kB)
[img]
Preview
Text
E32-04-Indrawan-DaftarIsi.pdf - Published Version

Download (345kB)
[img]
Preview
Text
E32-05-Indrawan-Pendahuluan.pdf - Published Version

Download (639kB)
[img] Text
Tesis.pdf
Restricted to Registered users only

Download (4MB)
Official URL: http://elibrary.mb.ipb.ac.id

Abstract

Usaha furniture sudah lama dikenal masyarakat Indonesia, bahkan dibeberapa daerah tertentu sudah menjadi budaya turun temurun. Sentra-sentra industri furniture berkembang pesat di Indonesia terutama di Pulau Jawa, antara lain: Jabotabek, Semarang, Jepara, Solo, Surabaya, Yogyakarta, Cirebon dan lain-lain. Industri furniture merupakan industri padat kerja yang menyerap banyak tenaga kerja. Kontribusi industri ini terhadap perolehan devisa negara-pun tidaklah kecil, data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan nilai ekspor furniture Indonesia pada tahun 2010 mencapai angka USD 1,96 milyar. Dalam perjalanannya, perkembangan industri furniture di Indonesia banyak menghadapi kendala. Salah satu kendala yang dihadapi adalah mengenai jaminan pasokan bahan baku kayu. Maraknya isu penebangan liar (illegal logging) dan perdagangan kayu illegal (illegal timber trading) pada beberapa tahun terakhir ini, mendorong organisasi-organisasi pemerhati lingkungan internasional, untuk melakukan aksi pemboikotan terhadap produk-produk kayu tropis, termasuk furniture. Organisasi-organisasi pemerhati lingkungan internasional dengan gencar mengkampanyekan kepada para konsumen (end user), untuk hanya membeli produk-produk kayu bersertifikat ekolabel. Hasilnya, saat ini banyak pembeli asing terutama dari: Amerika Serikat, Jepang dan Eropa yang mensyaratkan sertifikat ekolabel kepada para produsen furniture. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Kehutanan mulai melakukan penataan kembali dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Sejak tahun 2002 stakeholder kehutanan mulai menyusun sebuah standar legalitas kayu, sehingga pada Januari 2007 menghasilkan draft final yang kemudian di adopsi oleh pemerintah melalui Kementerian Kehutanan menjadi Peraturan Menteri Kehutanan No. P.38/Menhut-II/2009 yang dikenal sebagai Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan pada Desember 2011 dilakukan revisi terhadap beberapa pasal, yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.68/Menhut-II/2011. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi SVLK pada industri furniture di Indonesia ? dan (2) Bagaimana strategi implementasi SVLK pada industri furniture di Indonesia ? Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SVLK pada industri furniture di Indonesia dan (2) Merumuskan strategi implementasi SVLK pada industri furniture di Indonesia. Analisis dilakukan dengan mengkaji faktor-faktor internal dan eksternal yang berkaitan dengan implementasi SVLK pada industri furniture di Indonesia. Perumusan strategi dilihat dari sudut pandang pakar dibidang sertifikasi hutan, pihak-pihak yang ikut merumuskan lahirnya kebijakan SVLK serta para pelaku usaha industri furniture di Indonesia. Lokasi penelitian dilaksanakan di wilayah Jabotabek dan Yogyakarta dengan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Oktober 2011. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif, dengan menggunakan alat analisis Matriks SWOT dan AHP. Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai sumber data yaitu: instansi pemerintah, lembaga akreditasi, lembaga sertifikasi, LSM, asosiasi dan industri furniture. Data primer diperoleh langsung melalui kegiatan Forum Group Discussion (FGD) dan kuisioner, sedangkan data sekunder yang dikumpulkan berupa data perkembangann ekspor dan impor furniture Indonesia, data negara-negara tujuan utama ekspor furniture Indonesia, data lembaga verifikasi legalitas kayu, studi literatur, media cetak, dan elektronik, serta informasi lain yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Pengambilan contoh ditentukan melalui pemilihan pakar dan praktisi yang dianggap memiliki pengetahuan, kemampuan dan pengalaman berkaitan dengan sistem verifikasi legalitas kayu. Analisis lingkungan internal yang dilakukan berhasil mengidentifikasi 8 faktor internal yang terdiri dari 3 kekuatan (strengths) dan 5 kelemahan (weaknesses). Kekuatan (strengths) terdiri dari: (1) Kebijakan pemerintah Indonesia yang akan segera meratifikasi Voluntary Patnership Agreement (VPA) dengan Uni Eropa, (2) Keterlibatan para stakeholder dalam penyusunan konsep SVLK dan (3) Sentra-sentra industri furniture kayu di Indonesia dengan pangsa pasar ekspor. Sedangkan kelemahan (weaknesses) terdiri dari: (1) Ketidaksiapan perusahaan (2) Menimbulkan biaya baru, (3) Perbedaan persepsi antara pemerintah dan dunia usaha, (4) Jumlah LVLK yang tidak sebanding dengan perusahaan furniture dan terbatasnya jumlah auditor VLK, serta (5) Belum terbentuknya pasar dalam negeri untuk produk - produk furniture dengan sertifikat SVLK. Analisis lingkungan eksternal yang dilakukan berhasil mengidentifikasi 7 faktor eksternal yang terdiri dari 4 peluang (opportunities) dan 3 Ancaman (threats). Peluang (opportunities) terdiri dari: (1) Kebijakan pemerintah negara-negara tujuan utama ekspor furniture Indonesia yang mensyaratkan legalitas kayu, (2) Tekanan organisasi-organisasi pemerhati lingkungan internasional (3) Persepsi pembeli asing yang memberikan citra baik terhadap perusahaan yang peduli terhadap pelestarian lingkungan, dan (4) Adanya jaringan pasar furniture berbahan baku kayu bersertifikat ekolabel. Sedangkan ancaman (threats) terdiri dari: (1) Belum terbuktinya penerimaan pasar internasional terhadap SVLK, (2) Adanya perdagangan kayu illegal (illegal timber trading), dan (3) Produk-produk furniture dengan harga murah dari Cina. Penetapan tujuan dan sasaran strategik dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pemerintah, harapan stakeholders, analisis lingkungan internal dan eksternal. Berdasarkan semua komponen input, maka penetapan tujuan strategi implementasi SVLK pada industri furniture di Indonesia, yang sesuai tediri dari: (1) Melakukan pemberantasan penebangan liar (illegal logging) dan pemberantasan perdagangan kayu illegal (illegal timber trading), (2) Terciptanya legalitas kayu dan penertiban Tata Usaha Kayu dalam sistem tata niaga kayu di Indonesia, (3) Memberikan harapan baru bagi perusahaan terkait kelangsungan usaha dan kepastian hukum dalam berusaha dan (4) Terciptanya produk-produk ramah lingkungan (green product). Penentuan strategi terapan dilakukan melalui matriks SWOT. Melalui metode ini, alternatif strategi yang dimunculkan merupakan hasil kombinasi dari setiap peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan implementasi SVLK pada industri furniture di Indonesia. Alternatif strategi terapan yang muncul dari SWOT terdiri dari lima jenis alternatif strategi, yaitu: (1) Strategi insentif terhadap industri furniture untuk mendorong seluruh industri furniture segera memperoleh sertifikat SVLK, (2) Strategi pendampingan kepada Industri Kecil Menengah (IKM) dan sosialisasi kepada suluruh industri furniture serta meningkatkan diklat untuk para auditor verifikasi legalitas kayu, (3) Strategi group certification, (4) Strategi promosi SVLK dan menggalakan kampanye anti perdagangan kayu illegal dan (5) Strategi pemberlakuan SVLK secara voluntary pada industri furniture. Proses hierarki analitis yang dikembangkan adalah mengidentifikasi faktor, aktor, tujuan dan alternatif strategi dalam implementasi SVLK pada industri furniture di Indonesia melalui FGD. Analisis faktor-faktor yang dianggap merupakan penentu dari implementasi SVLK pada industri furniture di Indonesia terdiri dari: (1) Kebijakan pemerintah, (2) Kesiapan lembaga-lembaga pelaksana, (3) Kesiapan pelaku usaha dan (4) Penerimaan pasar. Sementara itu, identifikasi aktor yang terlibat, terdiri dari: (1) Kementerian dan Dinas Kehutanan, (2) Komite Akreditasi Nasional (KAN), Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK), Pusat Pendidikan & Pelatihan (Pusdiklat) dan Pemantau Independen (PI), (3) Industri furniture & supplier kayu, dan (4) Masyarakat internasional. Berdasarkan analisis AHP, dapat diketahui bahwa prioritas pertama dari faktor-faktor strategis yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SVLK pada industri furniture di Indonesia adalah kebijakan pemerintah, sementara itu prioritas pertama dari aktor-aktor strategis adalah masyarakat internasional, sedangkan prioritas pertama dari tujuan yang ingin dicapai oleh setiap aktor atau pihak adalah produk-produk ramah lingkungan atau green product. Lima alternatif strategi yang muncul melalui Matriks SWOT, kemudian dilakukan analisis terhadap kelima alternatif strategi tersebut dengan menggunakan metode AHP, maka pada konteks implementasi sistem verifikasi legalitas kayu pada industri furniture di Indonesia, strategi insentif terhadap industri furniture untuk mendorong seluruh industri furniture segera memperoleh sertifikat SVLK, memberikan dampak tertinggi dan kinerja terbaik bagi keberhasilan implementasi SVLK pada industri furniture di Indonesia. Untuk mendorong industri furniture segera mendapatkan sertifikat SVLK, insentif berupa bantuan biaya dapat diberikan kepada perusahaan yang termasuk dalam kategori UKM, sedangkan untuk industri besar insentif yang diberikan dapat berupa kemudahan dalam proses ekspor dan proses pengurusan perijinan. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, mengenai korelasi implementasi SVLK dengan efektivitas dan efisiensi kinerja perusahaan. Hal ini penting mengingat dengan efektivitas dan efisiensi kinerja perusahaan dapat meningkatkan daya saing produk dipasar global, sehingga dapat mempengaruhi persepsi para pelaku usaha terhadap SVLK.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: industri furniture, Indonesia, manajemen strategik, legalitas kayu, swot & analytical hierchy process furniture industry, Indonesia, strategic management, timber legality, swot & analytical hierchy process
Subjects: Manajemen Strategi
Depositing User: Staff-8 Perpustakaan -
Date Deposited: 12 May 2012 04:50
Last Modified: 18 Jun 2020 03:16
URI: http://repository.sb.ipb.ac.id/id/eprint/1439

Actions (login required)

View Item View Item