Rancang bangun model kebijakan outsourcing dalam pesrpektif sistem hubungan industrial

Riyanto, Agus (2014) Rancang bangun model kebijakan outsourcing dalam pesrpektif sistem hubungan industrial. Doctoral thesis, Institut Pertanian Bogor.

Preview	Text 5DM-01-Agus-Cover.pdf - Published Version Download (337kB)
Preview	Text 5DM-02-Agus-Summary.pdf - Published Version Download (321kB)
Preview	Text 5DM-03-Agus-Ringkasan.pdf - Published Version Download (322kB)
Preview	Text 5DM-04-Agus-Daftarisi.pdf - Published Version Download (331kB)
Preview	Text 5DM-05-Agus-Pendahuluan.pdf - Published Version Download (652kB)
	Text Disertasi.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)

Abstract

Implementasi kebijakan outsourcing dan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) saat ini masih banyak terjadi perubahan institusional yang berdampak terhadap perubahan struktur organisasi dan personalia. Dalam hubungan pribadi dan organisasional dapat berpotensi menimbulkan konflik sistem hubungan industrial. Kondisi ini akibat implementasi kebijakan outsourcing dan sistem PKWT yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan, khususnya UU No 13 Tahun 2003. Bentuk penyimpangan penerapan kebijakan outsourcing dan sistem PKWT diantaranya yaitu: (1) perusahaan belum melakukan klasifikasi core dan noncore bussiness; (2) pekerja outsourcing dan pekerja kontrak tidak diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja; (3) pekerja outsourcing tidak ada job security, jaminan karier, dan kelangsungan kerja; serta (4) kecenderungan Perusahaan Pemborongan Kerjaan (PPK) dan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerjaan (PPJP) membayar upah lebih rendah dari UMK (Upah Minimum Kabupaten). Penyimpangan dan kontroversi implementasi kebijakan outsourcing tersebut menimbulkan konflik kepentingan antara pekerja dan manajemen. Kepentingan para pekerja untuk meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraannya seringkali berbenturan dengan kepentingan pihak perusahaan untuk meningkatkan keuntungan dan keberlanjutan usaha. Komunikasi organisasi yang kurang harmonis dan timbulnya rasa tidak percaya antara pekerja dengan manajemen mempersulit tercapai kesepakatan dan keselarasan kepentingan. Hal ini, memicu timbulnya unjuk rasa dan mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja. Di sisi lain, pengawasan dan pembinaan dari pemerintah daerah belum efektif. Tujuan penelitian adalah merancang bangun model kebijakan outsourcing dalam perspektif sistem hubungan industrial yang harmonis untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan iklim kerja bagi industri yang kondusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan sistem melalui System of System Methodology (SOSM) dengan tahapan, yaitu: observasi lapang dengan metode indepth interview (IDI), focus group discussion (FGD); survai pakar; serta analisis dengan metode Business Process Management (BPM), CATWOE, Analytical Network Process (ANP), dan Strategic Assumption Surfacing and Testing (SAST). Perancangan dan uji model dilakukan dengan logical thinking process dan face validity. Pemodelan kebijakan outsourcing dengan pendekatan sistem melalui system of system methodology dan konsep flexicurity dapat dihasilkan model konseptual implementasi kebijakan yang komprehensif. Hasil analisis kebijakan menunjukkan adanya ketidakpatuhan dari partisipasi tripartit dalam menerapkan perundang-undangan yang ada, sehingga mengalami kesulitan pencapaian tujuan Trilogi Sistem Hubungan Industrial (kesejahteraan, keamanan dan keberlanjutan). Analisis prioritas alternatif faktor yang mempengaruhi kebijakan telah dilakukan secara hirarki pengambilan keputusan manajemen. Pada tingkat strategik, diperlukan panduan dalam membangun sistem kemitraan harmonis diantara semua elemen yang terkait implementasi kebijakan outsourcing. Pada tingkat taktikal, diperlukan upaya menciptakan mekanisme penerimaan kerja dan pengembangan pekerja, termasuk pemberian jaminan sosial yang adil dan layak. Pada tingkat operasional diperlukan kebijakan yang adil terkait dengan mekanisme penyaluran aspirasi, status pekerja, sistem pengupahan, dan kompensasi. Perundingan bipartit maupun tripartit dibangun melalui azas musyawarah dan saling percaya (trust) untuk membangun kesepakatan sebagai pedoman tata kelola organisasi. Kesepakatan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang harus dipatuhi oleh perusahaan maupun pekerja. Pengembangan kelembagaan mempunyai fungsi dan peran yang jelas bagi pelaksana sistem hubungan industrial yang harmonis, memiliki daya dorong tinggi dalam pencapaian tujuannya. Model kebijakan didukung asumsi strategis sebagai penggerak keberhasilan kebijakan mencakup sistem pengawasan dan penindakan, sistem informasi dan basis data, adanya LKS bipartit, perundingan dalam penyelesaian konflik serta pemahaman sistem hubungan industrial pra kerja dan pekerja. Penelitian ini menghasilkan rancangan model konseptual kebijakan outsourcing dalam perspektif sistem hubungan industrial, yaitu Model Integrasi Kelembagaan Kebijakan Outsourcing (MIKKO) yang merupakan model pengintegrasian fungsi dan peran kelembagaan sebagai sinergitas hubungan industrial untuk mencapai manfaat bersama dalam sistem hubungan industrial yang harmonis. Model Integrasi Manajemen Kebijakan Outsourcing (MIMKO) sebagai sistem manajemen outsourcing terpadu yang melibatkan pemangku kepentingan dalam perencanaan yaitu pengawasan, pembinaan dan penindakan untuk minimalisasi konflik. Kedua model ditekankan pada upaya pencegahan konflik daripada penindakan, menghilangkan fenomena diskriminatif yang terjadi pada implementasi sistem outsourcing saat ini sebagai konsekuensi pasar tenaga kerja flexibility. Model mengarahkan sistem pasar tenaga kerja pada konsep sistem flexicurity yang memberikan keleluasan terhadap perusahaan namun tetap memberikan jaminan keamanan yang cukup terhadap karyawan. Model juga secara sinergi membangun pendidikan karakter pada setiap aktor dalam sistem hubungan industrial. Implikasi model kebijakan outsourcing dalam perspektif sistem hubungan industrial memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap perundangundangan yang terkait ketenagakerjaan. Para pemangku kepentingan membangun konsep keterbukaan dan komplementer melalui komunikasi, koordinasi serta bersama-sama membangun trilogi sistem hubungan industrial yang sinergi.

Item Type:	Thesis (Doctoral)
Uncontrolled Keywords:	hubungan industrial, outsourcing, SOSM, model kebijakan industrial relations, outsourcing, system of systems methodology, policy model
Subjects:	Manajemen Sumber Daya Manusia
Depositing User:	SB-IPB Library
Date Deposited:	21 Aug 2014 03:16
Last Modified:	19 Nov 2019 07:59
URI:	http://repository.sb.ipb.ac.id/id/eprint/1972

Actions (login required)

View Item