Implementasi program reforma agraria nasional di kota banjarbaru (suatu analisis terhadap partisipasi subyek)

Rachman, Sofia (2008) Implementasi program reforma agraria nasional di kota banjarbaru (suatu analisis terhadap partisipasi subyek). Masters thesis, Institut Pertanian Bogor.

Preview	PDF 7EK-02-Sofia-Abstract.pdf - Published Version Download (310kB)
Preview	PDF 7EK-03-Sofia-Ringkasaneksekutif.pdf - Published Version Download (322kB)
Preview	PDF 7EK-04-Sofia-Daftarisi.pdf - Published Version Download (324kB)
Preview	PDF 7EK-05-Sofia-Pendahuluan.pdf - Published Version Download (635kB)

Abstract

Di antara faktor-faktor produksi, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa tanah menempati prioritas penting bagi manusia. Bagi Bangsa Indonesia hubungan manusia dengan tanah merupakan hal yang sangat mendasar dan asasi. Jika hal ini tidak tersusun dengan baik, akan lahir kemiskinan bagi sebagian terbesar rakyat Indonesia demikian pula akan terjadi ketidakadilan. Kemiskinan terutama disebabkan oleh lemahnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi dan sumber-sumber politik termasuk yang terutama adalah tanah. Melaksanakan reforma agraria sebagai salah satu cara mengatasi persoalan kemiskinan, tidaklah mudah. Dari pengalaman negara-negara yang melakukan reforma agraria memerlukan kekuatan politik pemerintah yang solid, memerlukan informasi yang memadai menyangkut persoalan dan potensi agraria itu sendiri, perkembangan sosial politik yang menuntut adanya partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan reforma agraria, terlebih di era otonomi daerah, peran pemerintah daerah sangat diharapkan untuk keberhasilan reforma agraria. Program Reforma Agraria Nasional merupakan agenda besar dan mendasar untuk mengatasi kemiskinan yang mendera sebagian besar rakyat Indonesaia dan sebagai alat untuk membawa bangsa Indonesia menuju kemakmuran dan kesejahteraan yang berkeadilan, sehingga tidak salah kalau dikatakan bahwa Program Reforma Agraria Nasional adalah perwujudan dari pemenuhan hak-hak asasi manusia (HAM). Dalam implementasinya diperlukan kerjasama antara berbagai pihak pemangku kepentingan (stakeholders) yang terkoordinir dan bersatu. Selain itu juga perlu dikembangkan program-program yang dapat memperbaiki sistem, skema dan supporting system. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana bentuk partisipasi subyek/peserta Program Reforma Agraria Nasional dalam implementasi Program Reforma Agraria Nasional di Kota Banjarbaru ? (2) Bagaimana bentuk partisipasi stakeholders lainnya untuk memperkuat partisipasi subyek/peserta dalam implementasi Program Reforma Agraria Nasional di Kota Banjarbaru ? (3) Bagaimana Model kelembagaan Program Reforma Agraria Nasional yang dapat dikembangkan untuk memperkuat partisipasi subyek/peserta dalam perencanaan, pengambilan keputusan, implementasi, monitoring dan evaluasi dalam Program Reforma Agraria Nasional di Kota Banjarbaru?. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mengidentifikasi bentuk partisipasi subyek/peserta Program Reforma Agraria Nasional dalam implementasi Program Reforma Agraria Nasional di Kota Banjarbaru. (2) Mengidentifikasi dan menganalisis partisipasi stakeholders lainnya dalam mendukung subyek/peserta Program Reforma Agraria Nasional untuk memperkuat partisipasi dalam implementasi Program Reforma Agraria Nasional di Kota Banjarbaru. (3) Mengidentifikasi dan Merumuskan model-model kelembagaan Program Reforma Agraria Nasional untuk memperkuat partisipasi subyek/peserta Program Reforma Agraria Nasional yang cocok dan sesuai dengan karakteristik Kota Banjarbaru, ditinjau dari segi ketersediaan tanah yang akan dibagikan, kepadatan penduduk, kemampuan petani, sosio-budaya, modal, pasar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari sejumlah responden melalui wawancara, menggunakan kuesioner, key informan serta pengamatan langsung. Selanjutnyanya data yang telah diolah disajikan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner, wawancara, pengamatan langsung dan studi pustaka. Teknik pengambilan sampel terhadap responden menggunakan metoda random sampling untuk menghindari bias. Sedangkan terhadap stakeholders lainnya key informan, untuk wawancara digunakan teknik purposive sampling. Dari hasil riset menunjukkan bahwa partisipasi subyek dalam implementasi Program Reforma Agraria Nasional di Banjarbaru sangat positif walaupun masih bersifat formalistik dan peran stakeholders lainnya terhadap implementasi Program Reforma Agraria Nasional di Banjarbaru sangat mendukung. Hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai fasilitas yang diberikan untuk keberhasilan program. Dengan demikian hipotesa yang menyatakan bahwa Program Reforma Agraria Nasional adalah suatu kegiatan proyek adalah tidak benar. Program Reforma Agraria Nasional merupakan suatu program yang memiliki tujuan yang jelas, berkelanjutan, terencana dan melibatkan partisipasi semua pihak yang berkepentingan. Namun demikian masih terdapat kelemahan-kelemahan dalam implementasi Program Reforma Agraria Nasional di Banjarbaru, khususnya dalam hal penerapan prosedur yang telah diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Model Reforma Agraria Tahun 2007 untuk implementasi Program Reforma Agraria Nasional. Program Reforma Agraria Nasional yang dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat apabila dilaksanakan dengan benar merupakan perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat karena di dalamnya terdapat pilar-pilar demokrasi dan hak-hak asasi manusia yang merupakan hak dasar bagi manusia untuk hidup seperti manusia yang lainnya. Dari hasil identifikasi kelembagaan memiliki peran dalam keberhasilan suatu program, namun demikian sampai sekarang kelembagaan yang bersifat permanen secara khusus menangani Program Reforma Agraria Nasional belum dibentuk, yang ada hanyalah kelembagaan yang bersifat ad hoc. Sedangkan kelembagaan di tingkat petani sudah terbentuk Kelompok Tani Cempaka Membangun, sementara kelembagaan pendukung lainnya seperti koperasi belum terbentuk. Perencanaan Program Reforma Agraria Nasional harus disesuaikan dengan karakteristik suatu wilayah. dengan melibatkan masukan stakeholders di wilayah mana akan dilaksanakan program, karena mereka lebih mengerti dengan kondisi wilayah, sehingga kegiatannya lebih fokus dengan permasalahan yang dihadapi daerah tersebut. Dengan demikian perencanaan yang baik akan membawa program ke arah sesuai tujuan. Melaksanakanan pengendalian yang meliputi: (a) Menetapkan standar: Untuk memastikan pelaksanaan program dan subyek benar-benar membawa ke arah tujuan yang telah ditetapkan maka diperlukan standar baku yang berlaku umum tapi tetap memperhatikan kekhasan suatu wilayah. (b) Melakukan Kontrol dan Monitoring untuk mengantisipasi apabila di tengah perjalanan Program Reforma Agraria Nasional terdapat hal-hal situasi baru, seperti adanya temuan penyimpangan, sehingga dapat keputusan segera untuk mengatasi hal tersebut dengan melibatkan semua pihak termasuk mengikutsertakan subyek dan stakeholders lainnya. (c) Melaksanakan Evaluasi untuk mengidentifikasi kelemahan, mendeteksi penyimpangan dan mengurangi kesalahan dari Program Reforma Agraria Nasional serta memberikan saran. Kalau memang diperlukan melibatkan pihak auditor independen untuk menilai program, apakah telah sesuai dengan sesuai dengan tujuan semula. Dalam evaluasi juga harus dinilai sejauhmana partisipasi rakyat/subyek berperan dalam keberhasilan program, karena adanya partisipasi akan menstimulir rakyat/subyek untuk ikut bertanggungjawab terhadap program yang berimplikasi terhadap kehidupan rakyat atau petani. Untuk penyelesaian klaim lahan oleh pihak TNI-AD di atas lahan obyek Program Reforma Agraria Nasional di Kota Banjarbaru, diusulkan tiga opsi yang dapat dipertimbangkan demi keberhasilan program dimaksud. Hal ini harus mendapat perhatian, karena landasan ekonomi terkuat adalah pertanian yang membutuhkan prasyarat ketersediaan tanah. Opsi tersebut adalah sebagai berikut: (a) Alternatif pertama, lahan tetap dikuasai TNI-AD dan diberi Hak Pengelolaan kepada pihak TNI-AD, tapi di atas Hak Pengelolaan tersebut diberikan Hak Pakai kepada subyek Program Reforma Agraria Nasional. Dan kepada pihak TNI-AD tetap diberikan hak untuk menggunakan lahan tersebut sebagai tempat latihan tempur, tentu saja dengan konpensasi atas tanaman apabila terdapat kerusakan. (b) Alternatif kedua, TNI-AD melepas klaimnya atas tanah dan diserahkan kepada subyek untuk dimohonkan Hak Milik, dengan syarat TNI-AD masih diberikan hak untuk melakukan latihan pertempuran di lahan tersebut pada wilayah terbatas. (c) Alternatif ketiga, TNI-AD melepaskan lahan yang diklaim tanpa syarat karena sesungguhnya masyarakat sudah lama menggarap lahan dimaksud dan selama ini tidak ada keberatan dari pihak TNI-AD atas kegiatan masyarakat di lahan tersebut. Selain itu juga di sebagian lahan tersebut terdapat Lahan Usaha I dan II yang dikerjakan para transmigran dan terdapat pemukiman yang membahayakan penduduk sekitar bila dijadikan tempat latihan tempur. Untuk permodalan agar dapat diberikan kredit sangat lunak dan berjangka panjang. Atau membayar angsuran setelah tanaman berproduksi. Karena sesungguhnya sertipikat hak atas tanah yang dipegang petani miskin yang kemudian diagunkan ke lembaga perbankan tidak mengatasi permasalahan, dikarenakan subyek yang petani miskin tidak mampu membayar angsuran pinjam sebelum tanaman berproduksi. Dalam hal sarana/infrastruktur, agar dibantu dalam pengadaan sumur pompa, pembuatan jalan yang diperlukan pada implementasi Program Reforma Agraria Nasional di Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru. Untuk menangani Program Reforma Agraria Nasional, secara khusus agar dibentuk kelembagaan Program Reforma Agraria Nasional yang bersifat permanen agar memudahkan koordinasi dengan sektor lain.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Partisipasi; Subyek; Stakeholders; Kelembagaan, Program Reforma Agraria Nasional; Kota Banjarbaru
Subjects:	Manajemen Strategi
Depositing User:	SB-IPB Library
Date Deposited:	22 Nov 2014 02:51
Last Modified:	22 Nov 2014 02:51
URI:	http://repository.sb.ipb.ac.id/id/eprint/2062

Actions (login required)

View Item