Analisis model kerjasama pemanfaatan tanah antara warga negara asing dengan penduduk lokal (studi kasus di desa lalang linggah kecamatan selemadeg barat kabupaten tabanan provinsi bali)

Sumadra, I Made (2008) Analisis model kerjasama pemanfaatan tanah antara warga negara asing dengan penduduk lokal (studi kasus di desa lalang linggah kecamatan selemadeg barat kabupaten tabanan provinsi bali). Masters thesis, Institut Pertanian Bogor.

[img]
Preview
PDF
7EK-01-Made-Cover.pdf - Published Version

Download (330kB)
[img]
Preview
PDF
7EK-02-Made-Abstrak.pdf - Published Version

Download (312kB)
[img]
Preview
PDF
7EK-03-Made-RingkasanEksekutif.pdf - Published Version

Download (327kB)
[img]
Preview
PDF
7EK-04-Made-DaftarIsi.pdf - Published Version

Download (316kB)
[img]
Preview
PDF
7EK-05-Made-Pendahuluan.pdf - Published Version

Download (624kB)
Official URL: http://elibrary.mb.ipb.ac.id

Abstract

Dalam era globalisasi dewasa ini, mobilitas Warga Negara Asing (selanjutnya disingkat WNA) yang masuk ke wilayah Indonesia akan terus meningkat. WNA yang masuk ke Indonesia itu, selain mempunyai tujuan wisata, ada pula yang berminat untuk mempunyai tanah. Hal ini diindikasikan oleh banyaknya WNA yang menguasai tanah di beberapa tempat di Indonesia, di antaranya adalah di Provinsi Bali. Provinsi Bali yang merupakan tujuan wisata utama di Indonesia, pada tahun 2001 telah memiliki penduduk WNA sebanyak 971 jiwa (BPS Provinsi Bali, 2001). Khusus di Kabupaten Tabanan, sampai pada akhir tahun 2006 telah tercatat sebanyak 36 penduduk WNA. Kondisi tersebut di atas membutuhkan adanya perangkat peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin kepastian hukum bagi WNA yang menguasai tanah di Indonesia. Dalam hal kepastian hak atas tanah dimaksud saat ini telah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 dan PP Nomor 41 Tahun 1996. Pada tingkat Menteri/Kepala Badan Pertanahan Nasional, telah pula diterbitkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/KBPN) No. 7 Tahun 1996 Jo. PMNA/KBPN No. 8 Tahun 1996. Dalam praktiknya, peraturan-peraturan tersebut di atas, diindikasikan tidak dapat dilaksanakan secara efektif di Provinsi Bali. WNA justru melakukan praktek-praktek penguasaan tanah melalui cara penyelundupan hukum, yakni dengan cara pemindahan hak melalui sewa maupun dalam bentuk pemilikan hak atas tanah yang menggunakan ”kedok” atas nama WNI. Di Provinsi Bali, perolehan tanah dengan cara terselubung ini biasanya diikuti dengan peruntukkan tanahnya berupa pembangunan hotel atau vila. Dengan demikian praktek seperti ini dapat disebut sebagai suatu model kerjasama pemanfaatan tanah antara WNA dengan penduduk lokal. Praktek kerjasama pemanfaatan tanah antara WNA dengan penduduk lokal tersebut akan mempengaruhi keberlanjutan sistem kehidupan masyarakat. Ketika terdapat pihak yang akan menanamkan modalnya di Provinsi Bali, masyarakat sering bertikai dengan sanak saudaranya hanya karena perbedaan pendapat dalam pengalihan tanah warisan. Selain itu, kemudahan masuknya arus modal ke Bali sering juga memicu ketegangan sosio-kultural masyarakat. Selain itu, dewasa ini Pemerintah Daerah Bali tengah menghadapi masalah maraknya pembangunan vila liar tanpa ijin. Vila ini sebagian besar diindikasikan milik WNA. Pembangunan vila tanpa ijin ini telah menimbulkan kecemburuan sosial, merusak lingkungan persawahan, sempadan pantai, sempadan jurang, dan kawasan suci. Salah satu wilayah di Provinsi Bali yang diindikasikan mengalami permasalahan tersebut adalah Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan. Berlatar belakang dari kondisi tersebut maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) apakah model kerjasama pemanfaatan tanah antara WNA dengan penduduk lokal di Desa Lalanglinggah saat ini telah memberikan manfaat secara sosial, ekonomi, hukum dan lingkungan. (2) model apa yang tepat untuk diterapkan pada kerjasama pemanfaatan tanah antara WNA dengan penduduk lokal di Desa Lalanglinggah. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) menganalisis manfaat sosial, ekonomi, hukum, dan lingkungan pada kerjasama pemanfaatan tanah antara WNA dengan penduduk lokal di Desa Lalanglinggah. (2) menentukan model yang tepat untuk diterapkan pada kerjasama pemanfaatan tanah antara WNA dengan penduduk lokal di Desa Lalanglinggah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan survey. Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari responden dan data sekunder diperoleh dari instansi/lembaga tertentu. Untuk melakukan pengukuran dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini, varibel manfaat sosial, ekonomi, hukum, dan lingkungan dijabarkan ke dalam indikator dan diuraikan lagi menjadi beberapa item kuesioner. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Tahapan yang dilakukan dalam analisis data adalah (1) pengolahan data dengan menggunakan software microsoft excel 2003, (2) melakukan uji validitas dan reliabilitas, (3) analisis rentang kriteria, (4) analisis deskriptif terhadap manfaat sosial, ekonomi, hukum, dan lingkungan, (5) analisis metode perbandingan eksponensial untuk menentukan model terbaik dalam kerjasama pemanfaatan tanah antara WNA dengan penduduk lokal di Desa Lalanglinggah. Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh keterangan bahwa pertimbangan utama dilaksanakannya model pinjam nama adalah ekonomi rumah tangga. Sedangkan beberapa aspek lainnya cenderung tidak dipertimbangkan secara mendalam, sehingga model ini tidak mampu memelihara beberapa tata nilai sosial masyarakat, dan tidak bermanfaat secara ekonomi sumber daya alam, tidak sah secara hukum. Dengan demikian yang perlu diperhatikan pada model pinjam nama adalah aspek sosial, ekonomi sumber daya alam, hukum, dan beberapa aspek yang terkait dengan pemanfaatan tanah. Pada model kontrak/sewa tanah juga menggunakan indikator ekonomi rumah tangga sebagai pertimbangan utama. Model ini tidak mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta tidak mendukung terciptanya tertib administrasi pertanahan. Namun pada model kontrak/sewa tanah ini tidak terjadi peralihan hak kepada WNA sehingga masih mampu memelihara beberapa tata nilai sosial masyakat, serta tidak mengurangi hak kepemilikan atas tanah masyarakat. Dengan demikian yang perlu diperhatikan pada model kontrak/sewa tanah adalah aspek hukum dan beberapa aspek terkait dengan pemanfaatan tanah. Berdasarkan hasil analisis dengan MPE diperoleh keterangan bahwa model yang tepat untuk diterapkan dalam kerjasama pemanfaatan tanah antara WNA dengan penduduk lokal adalah model Hak Pakai di atas tanah hak milik. Hak pakai di atas tanah hak milik merupakan hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah. Model Hak Pakai di atas tanah hak milik merupakan alternatif yang mampu mengatasi beberapa kelemahan pada model pinjam nama dan kontrak/sewa tanah, khususnya pada aspek penguasaan tanah. Alternatif ini memenuhi aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Aspek keadilan dapat dilihat dari dua sisi. Pada sisi pertama, WNA diberi kesempatan untuk mempunyai hak atas tanah beserta bangunan. Pada sisi kedua, keberlanjutan sistem kehidupan masyarakat tetap terlindungi karena tidak harus kehilangan hak kepemilikan tanahnya sehingga Pemerintah tetap dapat melindungi kepentingan masyarakatnya. Aspek kemanfaatan, dapat dilihat dari sisi WNA bahwa kesempatan untuk mempunyai hak atas tanah dan bangunan dengan status Hak Pakai di atas tanah Hak Milik merupakan salah satu sarana untuk dapat memenuhi kebutuhannya untuk mempunyai home stay maupun usaha. Pada sisi masyarakat dapat meningkatkan pendapatan ekonomi, demikian halnya bagi Pemerintah hal ini akan memberikan pemasukan pada keuangan negara dalam bentuk pajak. Aspek kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah, yakni dalam wujud pemberian tanda bukti hak yang secara jelas menunjukkan jenis hak atas tanahnya, subyek haknya, dan obyek haknya (letak, luas, batas). Model HP di atas tanah hak milik ini merupakan kebijakan yang telah diatur dalam UUPA, namun tidak dapat dilaksanakan secara efektif sehingga disebut unsuccesfull implementation. Oleh karena itu, implikasinya pada tataran kebijakan adalah perlunya segera disahkan Undang-Undang tentang Hak Milik sebagaimana telah lama diperintahkan oleh UUPA. Selain itu, perlu pula dilakukan penyempurnaan terhadap PP Nomor 41 tahun 1996. Pada segi aktor pelaksana kebijakan, diperlukan adanya kesiapan aparat dalam melaksanakan pemberian HP di atas tanah hak milik, khususnya kemampuan aparat untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Pengawasan dan pengendalian perlu ditingkatkan, serta jabatan rangkap PPAT dengan jabatan lain yang ada selama ini perlu dikaji ulang. Selanjutnya pada tataran lingkungan, diperlukan public opinion yang baik mengenai kebijakan pemberian HP di atas tanah hak milik melalui sosialisasi yang intensif. Khusus mengenai pemanfaatan tanah untuk pembangunan hotel/vila/bungalow/home stay perlu dilakukan pengaturan tersendiri yang paling tidak dalam bentuk peraturan daerah. Pihak-pihak yang melakukan kerjasama pemanfaatan tanah perlu melaksanakan etika bisnis dengan menekankan pada sudut pandang moral sehingga kemungkinan timbulnya sengketa antar pihak maupun dengan masyarakat di sekitarnya menjadi lebih kecil.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Model Kerjasama Pemanfaatan Tanah, Desa Lalanglinggah, Manfaat Sosial, Ekonomi Hukum dan Lingkungan, Metode Perbandingan Eksponensial (MPE)
Subjects: Manajemen Sumber Daya Manusia
Depositing User: SB-IPB Library
Date Deposited: 26 Nov 2014 02:28
Last Modified: 26 Nov 2014 02:28
URI: http://repository.sb.ipb.ac.id/id/eprint/2078

Actions (login required)

View Item View Item