Kajian implementasi sistem informasi akuntansi direktorat jenderal perbendaharaan, departemen keuangan republik indonesia

Andriadie, Tubagus Dimas (2007) Kajian implementasi sistem informasi akuntansi direktorat jenderal perbendaharaan, departemen keuangan republik indonesia. Masters thesis, Institut Pertanian Bogor.

[img]
Preview
Text
R33-01-Tubagus-Cover.pdf - Published Version

Download (331kB) | Preview
[img]
Preview
Text
R33-02-Tubagus-Abstract.pdf - Published Version

Download (314kB) | Preview
[img]
Preview
Text
R33-03-Tubagus-Ringkasaneksekutif.pdf - Published Version

Download (346kB) | Preview
[img]
Preview
Text
R33-05-Tubagus-Pendahuluan.pdf - Published Version

Download (333kB) | Preview

Abstract

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan (SAP), hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaraan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disusun dan disajikan sesuai dengan SAP yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dalam rangka penyusunan anggaran yang sesuai prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan negara yang baik (best practices), perlu diselenggarakan suatu Sistem Informasi Akuntansi (SIA). Pemerintah dalam menghasilkan dan menyajikan informasi, dapat menentukan bentuk dan jenis informasi sesuai kebutuhan sendiri. Akantetapi penyajian harus sesuai dengan ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku. Informasi yang disajikan SAPP secara umum bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua pengguna, namun secara khusus informasi yang dihasilkan dalam ruang lingkup SiAP lebih bertujuan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari pengguna tertentu dalam hal ini Pemerintah Pusat Departemen Keuangan). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tingkat Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan (SAP), hal ini diatur dalam Undang- Undang No. 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaraan Pendapata dan Belanja Negara (APBN) disusun dan disajikan sesuai dengan SAP yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Dalam rangka penyusunan anggaran yang sesuai prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan negara yang baik (best practices), perlu diselenggarakan suatu Sistem Informasi Akuntansi SIA). Pemerintah dalam menghasilkan dan menyajikan informasi, dapat menentukan bentuk dan jenis informasi sesuai kebutuhan sendiri. Akantetapi penyajian harus sesuai dengan ketentuan dan standar akuntansi yang berlaku. Informasi yang disajikan SAPP secara umum bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua pengguna, namun secara khusus informasi yang dihasilkan dalam ruang lingkup SiAP lebih bertujuan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari pengguna tertentu dalam hal ini Pemerintah Pusat (Departemen Keuangan). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tingkat kepentingan dan kinerja sumber daya sistem informasi dalam menunjang kelancaran implementasi SIA; dan menganalisis kesesuaian kualitas informasi yang dihasilkan SIA Ditjen Perbendaharaan dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan penggunanya Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis untuk mengukur tingkat kepentingan dan kinerja SIA Ditjen Perbendaharaan. Persepsi mengenai sumber daya sistem informasi dan kualitas informasi diperoleh melalui pembagian kuesioner kepada pengguna dari SIA Ditjen Perbendaharaan. Data yang diperoleh dari kuesioner akan diolah menggunakan Importance and Performance Analysis (Rangkuti, 2006). Selanjutnya tingkat unsur-unsur tersebut akan dijabarkan dan dibagi menjadi empat bagian pada diagram kartesius. SIA Ditjen Perbendaharaan menghasilkan suatu informasi yang melaporkan realisasi anggaran, dan keadaan keuangan pemerintahan ditinjau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mengingat betapa pentingnya informasi yang dihasilkan, SDM pada Ditjen Perbendaharaan dituntut untuk menghasilkan suatu informasi berkualitas dari setiap dimensi (waktu, isi dan tampilan). Pengguna SIA Ditjen Perbendaharaan dalam penelitian ini dibatasi oleh pengguna yang berkaitan langsung dalam aktivitas SIA (baik input, proses, output, penyimpanan, ataupun pengendalian). Secara umum pengguna akhir dari SIA adalah Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal ini terkait dengan penyelenggaraan transparansi keuangan negara.kepentingan dan kinerja sumber daya sistem informasi dalam menunjang kelancaran implementasi SIA; dan menganalisis kesesuaian kualitas informasi yang dihasilkan SIA Ditjen Perbendaharaan dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan penggunanya Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis untuk mengukur tingkat kepentingan dan kinerja SIA Ditjen Perbendaharaan. Persepsi mengenai sumber daya sistem informasi dan kualitas informasi diperoleh melalui pembagian kuesioner kepada pengguna dari SIA Ditjen Perbendaharaan. Data yang diperoleh dari kuesioner akan diolah menggunakan Importance and Performance Analysis (Rangkuti, 2006). Selanjutnya tingkat unsur-unsur tersebut akan dijabarkan dan dibagi menjadi empat bagian pada diagram kartesius. SIA Ditjen Perbendaharaan menghasilkan suatu informasi yang melaporkan realisasi anggaran, dan keadaan keuangan emerintahan ditinjau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mengingat betapa pentingnya informasi yang dihasilkan, SDM pada Ditjen Perbendaharaan dituntut untuk menghasilkan suatu informasi berkualitas dari setiap imensi (waktu, isi dan tampilan). Pengguna SIA Ditjen Perbendaharaan dalam penelitian ini dibatasi oleh pengguna yang berkaitan la ngsung dalam aktivitas SIA (baik input, proses, output, penyimpanan, ataupun pengendalian). Secara umum pengguna akhir dari SIA adalah Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal ini terkait dengan penyelenggaraan transparansi keuangan negara. Ahli atau pakar SI yang terdapat pada SIA Ditjen Perbendaharaan terfokus pada DIA, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN. Pada DIA, pakar SI yang terkait langsung dalam SIA yang berbasis teknologi terdiri dari dua Subdirektorat (Subdit). Subdit Pengembangan Sistem Aplikasi dan Program, bertugas melaksanakan penyusunan, dan pengembangan sistem aplikasi dan program komputer di bidang perbendaharaan dan akuntansi. Subdit Dukungan Teknis dan Pengelolaan Basis Data, bertugas menyediakan dukungan teknis komputer, merumuskan dan mengembangkan standar teknologi informasi, menyusun sistem komunikasi data, mengatur pengoperasian komputer, memelihara arsip data elektronis, dan menyelenggarakan fungsi pengelolaan basis data di bidang perbendaharaan. Pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan SDM yang berkaitan langsung dengan SIA Ditjen Perbendaharaan terdapat pada bagian Akuntansi dan Pelaporan. Sedangkan pada KPPN, terdapat pada seksi Verifikasi dan Akuntansi. Sistem rekruitment yang terdapat pada Ditjen Perbendaharaan bersifat periodik. Sehingga kebutuhan akan SDM dengan keahlian yang sesuai tidak selalu terpenuhi. Kebutuhan SDM khususnya pakar SI, seringkali terpenuhi dengan dilakukannya mutasi dari instansi-instansi vertikal lainnya yang terdapat pada Ditjen Perbendaharaan atau dari Ditjen lainnya yang terdapat pada Departemen Keuangan. Selain dari segi kuantitas, pemenuhan SDM dari segi kualitas dilakukan dengan diadakanya berbagai pelatihan maupun pendidikan oleh Lembaga Internal Departemen Keuangan maupun oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Eksternal. Hasil analisis data terhadap sumber daya manusia (SDM) menempatkannya pada posisi kuadran III. SDM dinilai mempunyai prioritas rendah, memuat faktor-faktor atau komponen yang dianggap kurang penting oleh user dan pada kenyataannya kinerjanya tidak terlalu istimewa. Kapasitas, daya dukung, kecepatan, keandalan, ketahanan, kesesuaian, ketersediaan, pengelolaan dan pemeliharaan merupakan aspek-aspek yang dinilai terhadap suatu perangkat keras (hardware). Spesifikasi dari suatu perangkat keras harus sesuai dengan kebutuhan. Spesikasi yang kurang sesuai akan mengurangi efektifitas dan efisiensi dari setiap aktivitas dalam suatu sistem, sebaliknya spesifikasi yang berlebihan akan sia-sia pula apabila tidak digunakan secara maksimal. Spesifikasi dari semua perangkat keras sebaiknya harus sesuai dengan kebutuhan, kualitas sumber daya manusia yang mengoperasikannya, perkembangan teknologi dan akuntansi. Kualitas dan spesifikasi perangkat keras yang terdapat dalam SIA Ditjen Perbendaharaan secara keseluruhan belum mempunyai standar yang formal. Ditjen Perbendaharaan melalui DIA (Subdit Dukungan Teknis) menetapkan kualitas dan spesifikasi dari perangkat keras berupa standar minimum. Standar minimum ditetapkan sesuai perkembangan teknologi dan akuntansi terkini. Pengadaan perangkat keras dalam SIA Ditjen Perbendaharaan bersifat terdesentralisasi, dikarenakan letak geografis instansi-instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan (Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN) yang tersebar diseluruh Indonesia, pengadaan perangkat keras yang terdesentralisasi dimaksudkan agar dapat meningkatkan efisien dan efektifitas pengadaan perangkat keras baik dari segi dana maupun waktu yang diperlukan. Namun pengadaan perangkat keras terlalu terfokus pada standar minimum atau spesifikasi dengan standar yang paling minimum yang dapat terealisasi. Pengadaan perangkat keras secara terdesentralisasi selain dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja SIA, tetapi dapat juga sebaliknya mengurangi. Hal ini dapat terjadi dikarenakan perangkat keras yang diterima atau didapat merupakan kualitas dan spesifikasi dengan standar yang paling minimum, ditambah dengan penguranganpengurangan dari segi kualitas. Masalah lain yang dihadapi dalam pengadaan barang secara terdesentralisasi adalah ketersediaan perangkat keras pada masing-masing daerah tempat KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan tersebut berada. Kendala yang dihadapi adalah penggantian spesifikasi dengan standar lebih rendah yang tersedia, mahalnya biaya pengadaan barang dan/atau waktu yang dibutuhkan lebih lama. Kekurang yang terdapat dari seluruh perangkat keras yang terdapat pada SIA Ditjen Perbendaharaan adalah tidak adanya suatu pemeliharaan secara periodik. Pemeliharaan yang dilakukan hanya apabila kerusakan atau adanya keluhan dari pengguna. Pemeliharaan lebih bersifat perbaikan (korektif) dibandingkan perbaikan (preventif). Walaupun sudah terdapat bagian yang mempunyai tugas dan fungsi pemeliharaan perangkat keras, namun kinerjanya dianggap belum maksimal. Hasil analisis data terhadap sumber daya perangkat keras (hardware) menempatkannya pada posisi kuadran II, yang berarti sumber daya ini dianggap penting dan kinerjanya sudah sesuai. Adanya kecenderungan sikap adaptatif untuk bekerja dengan sumber daya yang apa adanya, memberikan kecenderungan atau penilaian yang memberikan nilai yang menganggap bahwa sumber daya yang tersedia sudah cukup. Perangkat lunak (software) yang terdapat pada SIA Ditjen Perbendaharaan terdiri dari Software Aplikasi dan Software Sistem. Pada software aplikasi terdapat dua jenis dan fungsi, yaitu sebagai program aplikasi umum dan program aplikasi khusus. Sedangkan yang termaksud software sistem adalah program manajemen sistem, yang terdiri dari program Operating System (OS) dan Data Base Manajemen Sistem (DBMS). Program aplikasi umum adalah program yang melakukan aktivitas pemrosesan informasi umum bagi pengguna akhir, program aplikasi yang digunakan pada SIA Ditjen Perbendaharaan adalah program word processing (MS-Office Word) dan spreasheat (MS-Office Excel). Program aplikasi umum ini digunakan untuk pembuatan laporan yang tidak tersedia pada aplikasi khusus SIA Ditjen Perbendaharaan. Program aplikasi khusus terdiri dari program Sistem Informasi Keuangan-Akuntansi dan Pelaporan (SIK-Aklap) dan program Sistem Informasi Keuangan-Verifikasi Akuntansi (SIK-Vera). Kedua program aplikasi khusus ini dibedakan berdasarkan tingkatan instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan (Unit Akuntansi). SIK-Aklap diperuntukan pada tingkatan Kanwil Ditjen Perbendaharaan sedangkan SIK-Vera diperuntukan pada tingkatan KPPN. Operating System atau sistem operasi Ditjen Perbendaharaan menggunakan MS-Windows dan AIX. MS-Windows digunakan pada user tingkatan KPPN dan Kanwil yang sebagian besar menggunakan perangkat keras yang tidak berjenis built up, sedangkan pada kantor pusat yang berfungsi sebagai server menggunakan sistem operasi AIX yang diproduksi oleh IBM. Program DBMS yang digunakan pada SIA Ditjen Perbendaharaan terdiri dari dua jenis, yaitu Orafin dan MS-Visual FoxPro. Orafin merupakan program database yang digunakan pada kantor pusat dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Pada kantor pusat digunakan program orafin diinstal sebagai server sedangkan pada Kanwil sebagai client. Pada tingkatan KPPN menggunakan MS-Visual FoxPro. Bahasa pemrograman yang dipakai adalah SQL (Structured Query anguage). SQL merupakan bahasa pemrograman yang mengunakan struktur bahasa yang sama dan umum digunakan pada program basis data, sehingga antara program MS-Visual FoxPro dapat menggunakan atau mengkomunikasikan data dan informasi yang terdapat pada Orafin. Hasil analisis data terhadap sumber daya perangkat lunak (software) menempatkannya pada posisi kuadran III. Perangkat lunak oleh pengguna SIA dinilai mempunyai prioritas yang rendah dan kurang penting. Banyak nya jenis, klasifikasi, dan tingkatan dari informasi yang dihasilkan embutuhkan pengelolaan data dan informasi melalui suatu manajemen sumber daya data atau lebih dikenal dengan manajemen database. Jenis database yang diterapkan pada SIA Ditjen Perbendaharaan adalah database terdistribusi, dimana database dari entitas-entitas terendah disimpan kembali atau didistribusikan pada tingkatan yang lebih tinggi dan juga pada database server yang terdapat pada kantor pusat Ditjen Perbendaharaan yang terhubung melalui suatu aringan area luas (WAN/Wide Area Network). Program aplikasi yang berfungsi sebagai interface perangkat lunak antara pengguna dan database dikenal dengan Database Management System (DBMS). DBMS memungkinkan pemusatan data, mengelola data dengan efisien dan menyediakan akses terhadap data yang tersimpan dalam suatu program aplikasi yang terhubung dengan database. Struktur database yang digunakan pada DBMS SIA Ditjen Perbendaharaan adalah struktur database relasional. Struktur database relasional mempunyai banyak keuntungan dalam menyimpan dan mengakses data dan informasi sesuai kebutuhan daripada struktur database lainnya (struktur database hierarkis dan jaringan). Memelihara kualitas data dalam database merupakan salah satu fungsi dari perangkat lunak DBMS namun selain data, pemeliharaan database juga terkait dengan pemeliharaan sumber daya lainnya. Hasil analisis data terhadap sumber daya data menempatkannya pada posisi kuadran II, yang berarti sumber daya ini dianggap penting dan kinerjanya sudah sesuai. Data merupakan sumber daya yang perlu dikelola untuk menghasilkan output berupa informasi yang berkualitas dari segi kesesuaian dan kepentingan. Dilihat dari ketersediaan dan kemudahan untuk memperolehnya dapat dilihat bahwa data dan informasi yang terdapat pada database SIA Ditjen Perbendaharaan dapat dikatakan bahwa sumber daya data cukup dikelola dengan baik. Hal ini juga terbukti dari hasil analisis yang menyatakan bahwa kinerja dari sumber daya data sudah sesuai. Kapasitas transfer data (banyaknya data yang ditransfer pada suatu saat) diukur dengan kilobyte perdetik (Kbps) atau megabyte perdetik (Mbps). Secara teori kapasitas transfer yang terdapat pada wide area network (WAN) Ditjen Perbendaharaan memiliki kapasitas antara 64 Kbps sampai dengan 12 Mbps, namun pada kenyataannya kapasitas transfer tidak mencapai angka yang tertera diakibatkan gangguan berbagai faktor. Kecepatan transfer data diukur dengan satuan megahertz, yaitu kecepatan untuk menyelesaikan satu siklus pengiriman data. Kecepatan komunikasi dan kapasitas jaringan komunikasi dapat diklasifikasikan menurut bandwith, jaringan komunikasi SIA Ditjen Perbendaharaan memiliki bandwith yang tergolong narrow-band. Bandwith SIA Ditjen Perbendaharaan berkisar antara 64 Kbps sampai dengan 12 Mbps. Protokol dalam dunia komunikasi data komputer mengatur bagaimana sebuah komputer berkomunikasi dengan komputer lain. SIA Ditjen Perbendaharaan menggunakan TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) sebagai protokolnya. Dengan menggunakan protokol yang sama memungkinkan perangkat komputer dapat berkomunikasi, walaupun menggunakan jenis komputer dan sistem operasi yang berbeda-beda. TCP/IP lebih dikenal dengan istilah IP (Internet Protocol). Penggunaan TCP/IP sebagai protokol memberikan banyak kemudahan yang memberikan keuntungan dari segi biaya, efektivitas fungsi (interoperability) maupun kinerja pada komunikasi data SIA Ditjen Perbendaharaan. Jaringan komunikasi yang diterapkan pada Ditjen Perbendaharaan adalah Jaringan Area Luas (WAN/Wide Area Network). Jaringan area luas ini dinilai dapat memenuhi kebutuhan komunikasi data dan informasi dari seluruh instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang terdapat di seluruh Indonesia dengan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Selain menggunakan sistem jaringan WAN, SIA Ditjen Perbendaharaan juga menggunakan sistem jaringan LAN (Local Area Network). Sistem jaringan LAN ini digunakan pada masing-masing tingkatan instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan. Sistem jaringan yang terdapat pada setiap instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan adalah sistem tersentralisasi, dengan sebuah server lokal dan sejumlah workstation. Bentuk dan model hubungan antar komputer pada setiap jaringan LAN KPPN atau Kanwil, menggunakan topologi star network. Topologi star network mengatur sebuah perangkat komputer sebagai central node atau server. Sistem jaringan dan prasarana komunikasi pada SIA Ditjen Perbendaharaan secara keseluruhan menggunakan pola penyambungan secara point to point. Sarana komunikasi yang digunakan pada WAN Ditjen Perbendaharaan adalah VPN (Virtual Private Network) dan VSAT (Very Small Aperture Terminal), dengan menggunakan internet protocol. Perancangan sistem jaringan komunikasi (networking) pada SIA Ditjen Perbendaharaan dilakukan oleh DIA (Subdit Dukungan Teknis dan Pengelolaan Basis Data). DIA melakukan perumusan kebutuhan tentang sarana komunikasi yang digunakan, dan menyusunan standar teknis pengembangannya. Pembangunan sistem jaringan komunikasi SIA Ditjen Perbendaharaan, dilaksanakan dengan sistem kontrak pihak ketiga yang di supervisi langsung oleh DIA. Perancangan dan pelaksanaan sistem jaringan pada SIA Ditjen Perbendaharaan mengacu pada prinsip desentralisasi pelaksanaan akuntansi. Setiap fungsi atau aktivitas SIA dilaksanakan secara berjenjang oleh instansiinstansi vertikal Ditjen Perbendaharaan (unit-unit akuntansi). Hasil analisis data terhadap sumber daya jaringan (network) menempatkannya pada posisi kuadran IV, yang berarti sumber daya dianggap kurang penting namun pelaksanaannya sudah memuaskan. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya pengetahuan dan pemahaman penggguna maupun pakar SI mengenai pentingnya jaringan komunikasi, media komunikasi, dan sarana komunikasi terhadap kinerja SIA Ditjen Perbendaharaan. Setiap aktivitas dan fungsi SIA dimulai dari penginputan data sampai dengan pengendalian terhadap SIA, seluruhnya memerlukan jaringan untuk memperoleh kinerja yang efektif dan efisien. Informasi yang dihasilkan oleh SIA Ditjen Perbendaharaan, dalam hal ini SiAP terdiri dari atribut-atribut yang dapat dinilai sesuai atau tidaknya tergantung dari SAP yang berlaku, yaitu PP Nomor 24 Tahun 2005. Dalam SAP penilaian kesesuaian dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik ini merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam suatu informasi akuntansi untuk dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik ini terdiri relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Selain berdasarkan ketentuan yang berlaku kualitas informasi juga dapat dinilai berdasarkan kebutuhan pengguna dari penilaian terhadap karakteristikkarakteristik informasinya. O’Brien (2005) mengelompokan karakteristik informasi yang menggambarkan kualitas informasi ini dalam tiga dimensi, yaitu Waktu Penyajian (Time), Isi Informasi (Content), Tampilan Informasi (Form). Hasil analisis menempatkan dimensi waktu pada posisi kuadran I (Gambar 10). Dilihat dari seluruh atribut dari variabel kualitas informasi, dimensi waktu dinilai sebagai prioritas utama. Prioritas utama berarti variabel ini mempunyai tingkat kepentingan yang tinggi namun kinerjanya masih rendah, sehingga perlu perhatian atau prioritas lebih dalam pengembangan dan perbaikannya agar informasi yang dihasilkan lebih berkualitas. Hasil analisis data menempatkan dimensi isi dan tampilan pada posisi kuadran IV. Dilihat dari seluruh atribut dari variabel kualitas informasi, dimensi isi dan tampilan dianggap kurang penting namun kinerjanya sudah memuaskan. Setelah dilakukan identifikasi dan analisis terhadap sumber daya sistem informasi dan kualtas informasi yang dihasilkan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) Ditjen Perbendaharaan, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan sumber daya sistem informasi pada SIA Ditjen Perbendaharaan masih banyak kekurangan sehingga memerlukan banyak perbaikan dan pengembangan. Namun dalam pengembangannya agar menghasilkan kinerja yang paling optimal, perlu dilakukan penentuan prioritas berdasarkan kebutuhan pengguna sistem, ketentuan yang berlaku, dan perkembangan teknologi informasi dan akuntansi. Diagram kartesius yang dihasilkan berdasarkan Important Performance Analysis (IPA) menunjukan bahwa sumber daya yang perlu dipertahankan kinerja dan kualitasnya adalah perangkat keras dan data. Perangkat lunak dan sumber daya manusia (SDM) dinilai sebagai sumber daya yang mempunyai prioritas rendah dalam pengembangan dan perbaikannya. Sedangkan sumber daya jaringan dinilai sebagai sumber daya yang terlalu berlebihan pengembangannya, dimana kinerjanya sudah cukup akantetapi dinilai kurang penting. Kualitas informasi yang dihasilkan SIA Ditjen Perbendaharaan berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Standar Akuntansi Pemerintah (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005), sudah cukup sesuai dilihat dari dimensi waktu dan seluruh karakteristik kualitatif laporan keuangan yang tercantum dalam SAP. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, pelaporan Laporan Pertanggungjawaban selambat-lambatnya 6 bulan setelah selesai masa anggaran telah dapat dipenuhi oleh Ditjen Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Negara. Berdasarkan SAP, karakteristik yang terdiri dari relevansi, keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami telah memenuhi prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendak. Namun kualitas informasi yang dihasilkan belum optimal dikarenakan daya dukung sumber daya SIA yang kurang. Kualitas informasi berdasarkan tiga dimensi, yaitu dimensi isi dan dimensi tampilan sudah mempunyai kinerja yang sesuai, sedangkan dimensi waktu dinilai memiliki kinerja yang kurang sesuai. SIA Ditjen Perbendaharaan dalam melakukan aktivitasnya mempunyai batasan waktu penyelesaian terhadap informasi yang dihasilkannya sehingga berdasarkan hal ini dan penilaian responden, dimensi waktu merupakan dimensi yang paling penting dibandingkan dimensi lainnya. Dimensi waktu juga mempunyai prioritas utama dalam pengembangan dan perbaikan kualitasnya, sedangkan dimensi lainnya dinilai mempunyai perhatian yang berlebihan.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Sistem informasi (Information Sistem), Akuntansi (Accounting), Sistem Informasi Akuntansi (Accounting Information System), Importance Performance Analysis (IPA), Sumber Daya Sistem Informasi (Information System Resource)
Subjects: Manajemen Sistem Informasi
Depositing User: SB-IPB Library
Date Deposited: 28 Jun 2016 07:42
Last Modified: 28 Jun 2016 07:42
URI: http://repository.sb.ipb.ac.id/id/eprint/2454

Actions (login required)

View Item View Item