Strategi pengembangan pusat informasi bisnis daerah transmigrasi

Hariadi, Utomo (1997) Strategi pengembangan pusat informasi bisnis daerah transmigrasi. Masters thesis, Institut Pertanian Bogor.

[img]
Preview
PDF
1-01-Hariadi-cover.pdf

Download (780kB)
[img]
Preview
PDF
1-02-Hariadi-RingkasanEksekutif.pdf

Download (1MB)
[img]
Preview
PDF
1-03-Hariadi-DaftarIsi.pdf

Download (899kB)
[img]
Preview
PDF
1-04-Hariadi-pendahuluan.pdf

Download (1MB)

Abstract

Selama PJP I pembangunan transmigrasi telah berhasil membuka lahan baru seluas 1.739.998 Ha, yang terdiri dari lahan pekarangan 239.618 Ha, lahan usaha I 668.998 Ha dan lahan usaha II 811.382 Ha. Oari luas lahan usaha tersebut, 661.740 Ha diantaranya berupa kebun yang merupakan hasil kerja saran dengan swasta. Jumlah penduduk yang telah dipindahkan sebanyak 954.177 K.K yang terdiri dari 261.595 K.K merupakan transmigran lokal (APPOT) dan 692.582 K.K merupakan perpindahan dari daerah asal seperti Jawa, Bali, Lombok dan NIT. Perpindahan penduduk tersebut tersebar di 2.445 UPT di seluruh Indonesia. Hasil pembangunan transmigrasi tersebut merupakan aset nasional yang sangat berharga. Oleh karena itu perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan agar untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi bam, yang pada akhimya dapat meningkatkan pendapatan petani transmigran. Namun pendanaan pembangunan transmigrasi dirasakan masih kurang memadai. Oleh karena itu, pembangunan transmigrasi menuntut partisipasi aktif dan dukungan dunia swasta. Menurut Yudohusodo (1996), secara global pemerintah mampu member dukungan pendanaan pembangunan sekitar 30% dari total kebutuhan dana pembangunan nasional, sehingga kekurangannya sekitar 70% harus didukung oleh dunia swasta. Dalam rangka mendukung kerjasama swasta, maka Departemen Transmigrasi dan PPH mendirikan Pusat Informasi Bisnis Daerah Transmigrasi (PIBDT), yang dicanangkan Wakil Presiden RI pada 26 Agustus 1993. Pencanangan PIBDT tampaknya mendapat sambutan positif dari dunia swasta, terbukti dengan terus meningkatnya investor yang berminat untuk menginvestasikan modalnya di daerah transmigrasi. Sejak pencanangan PIBDT hingga Maret 1997, jumlah investor yang mendaftar/mengajukan minatnya sebanyak 554 perusahaan. Dari jumlah tersebut 340 perusahaan telah melakukan survey, 199 perusahaan telah menyusun proposal, 100 perusahaan telah menyusun Feasibility Study, 49 perusahaan melakukan uji coba, 58 perusahaan telah mendapat Ijin Pelaksanaan Transmigrasi/Sementara (IPT/S) dan 49 perusahaan melaksanakan/beroperasi dengan melakukan pembibitan dan penanaman. Kenyataan di lapang menunjukkan bahwa organisasi PIBDT belum memiliki struktur organisasi secara tegas, demikian juga deskripsi keIja dan masingmasing unit satuan organisasi belum tampak jelas. Hal ini melemahkan PIBDT dalam menjalankan tugas-tugasnya. Mekanisme organisasi PIBDT di tingkat pusat maupun daerah juga belum di atur secara tegas. Sehingga pelaksana PIBDT belum bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang diharapkan, oleh karena itu perlu dikaji tentang mekanisme keIja organisasi PIBDT secara menyeluruh. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan studi kasus, yang juga dilakukan survey lapang. Data hasil survey kemudian diolah dan dilakukan anallisis. Analisis data yang dilakukan adalah analisis kebutuhan, analisis kebijakan dan anal isis lingkungan. Pada anal isis lingkungan digunakan metoda SWOT. Berdasarkan hasil penelitian, permasalahan yang dihadapi PIBDT adalah: 1. Status Organisasi PIBDT masih sangat lemah, khususnya di tingkat pusat, sementara status sosial di tingkat daerah sudah cukup kuat. Oleh karena itu agar organisasi PIBDT dapat berjalan dengan baik maka perlu peningkatan status keorganisasian. 2. Struktur organisasi PIBDT tidak tegas, hal ini akan melemahkan pelaksana PIBOT, terutama pembagian tugas dalam pelaksanaan PIBDT. 3. Lemahnya struktur organisasi mengakibatkan mekanisme organisasi menjadi lemah, baik mekanisme intemal ekstemal PIBDT. Hal ini timbul karena ketidakjelasan wewenang, tugas dan tang-gung jawab masing-masing unit satuan organisasi yang mendukung pengembangan PIBOT. 4. Sajian informasi PIBDT terbagi menjadi dua yaitu bentuk informasi dan isi informasi. Sajian informasi di PIBDT masih dilakukan dalam bentuk buku, dan belum dilakukan secara kompter. Secara keseluruhan Departemen Transmigrasi dan PPH telah dibangun Local Net-work Area (LAN), namun belum dimanfaatkan oleh PIBOT. 5. Ada kebijakan Departemen Transmigrasi dan PPH yang tumpang tindih dengan peran PIBDT yaitu Kepmen nomor: Kep.I05/MEN/1996 tentang fungsi eselon IV di lingkungan Deptrans dan PPH. Kepmen menyebutkan bahwa Sie KeIjasama swasta bertugas untuk melakukan penyiapan bahan kerjasama. Hal ini melemahkan PIBDT dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan temuan di atas, disarankan alternatif strategi pengembangan PIBOT yaitu: 1. Untuk meningkatkan status sosial organisasi PIBDT maka perlu dukungan surat keputusan setingkat Menteri di lingkungan Departemen Transmigrasi dan PPH dalam hal pelaksanaan operasional PIBDT. 2. Sebagai oganisasi nasional maka PIBDT harus memiliki struktur organisasi yang tegas, agar setiap bagian organisasi jelas, tugas dan fungsinya. 3. Dengan adanya struktur organisasi maka akan lebih mudah dalam menyusun deskripsi kerja dan masing-masing unit satuan organisasi. Hal ini akan sangat membantu pelaksanaan tugas organisasi PIBDT dalam menjalankan peran dan fungsinya. 4. PIBDT perlu membangun Bank Data, yang dilanjutkan dengan membangun Sistem Informasi Manajemen (SIM). Hal ini sangat penting guna meningkatkan kecepatan arus informasi baik yang berasal dan intemal maupun ekstemal Departemen Transmigrasi dan PPH. Disamping itu dapat digunakan sebagai sarana informasi kepada dunia usaha. 5. Pemasaran informasi kepada investor sangat perlu diintensifkan, hal ini dimaksudkan untuk lebih memasyarakatkan PIBDT dan informasi bisnis daerah transmigrasi kepada dunia usaha. Disamping itu untuk mendukung semua kegiatan PIBDT memerlukan fasilitas kantor yang memadahi. 6. Untuk menjalankan PIBOT yang baik, diperlukan sumberdaya manusla yang berkualitas. Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia bisa dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, baik formal maupun informal 7. Untuk lebih menarik minat investor maka perlu didorong dengan memberikan kemudahan-kemudahan bagi investor yang akan menginvestasikan modalnya di daerah transmigrasi. 8. Pembenahan kebijakan Departemen Transmigrasi dan PPH, terutama yang berkenaan dengan Pengembangan PIBOT, agar organisasi PIBOT dapat berjalan dan berkembangan menjadi organisasi yang solid dan mapan.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Strategi pengembangan pusat informasi bisnis daerah transmigrasi
Subjects: Manajemen Strategi
Divisions: Sekolah Bisnis > Perpustakaan
Depositing User: Staff-4 Perpustakaan
Date Deposited: 28 Dec 2011 06:14
Last Modified: 28 Dec 2011 06:14
URI: http://repository.sb.ipb.ac.id/id/eprint/528

Actions (login required)

View Item View Item